Mamuju, Mesakada.com – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebelum pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Usulan itu disampaikan dalam dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dari jumlah pengusul, rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.
Gibran terakhir kali mengunjungi Sulbar pada 2 November 2026. Kunjungan tersebut berlangsung di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku.
Dalam kunjungan itu, Gibran tidak hanya menghadiri agenda seremonial. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di kawasan Kalumpang dan Bonehau.
Di hadapan masyarakat Bonehau, Gibran mengungkapkan bahwa persoalan pembangunan Kalumpang-Bonehau sebelumnya telah disampaikan langsung oleh ketua panitia, sejumlah pendeta, dan perwakilan masyarakat dalam pertemuan di Kantor Wakil Presiden pada 20 Oktober 2026.
“Ada beberapa hal yang disampaikan, terkait infrastruktur, terkait layanan kesehatan, sekolah, jaringan telekomunikasi. Tadi juga beberapa sudah disampaikan Pak Gubernur,” ujar Gibran, waktu itu.
Gibran bahkan menyampaikan permohonan maaf sekaligus berjanji meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Sulbar serta Pemkab Mamuju untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut.
“Ini mohon maaf sekali, ke depan saya akan lebih intens lagi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Ibu Bupati,” katanya.
Menurutnya, persoalan pembangunan di wilayah 3T membutuhkan penanganan bertahap dengan menentukan skala prioritas dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Kita ingin permasalahan-permasalahan di area 3T ini bisa terselesaikan. Kita akan komunikasi terus dan juga akan memberikan skala prioritas, dan tetap mengedepankan kekuatan fiskal masing-masing daerah,” tegasnya. (*)
