Polewali, Mesakada.com — Rencana mengubah status 4.105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menghadapi persoalan serius. Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan, mengingat belanja pegawai Pemkab Polman telah mencapai sekitar 38 persen dari total anggaran.
Pemkab Polman pada dasarnya mendukung rencana pengangkatan tersebut. Namun, pemerintah daerah khawatir penambahan beban gaji PPPK penuh waktu akan semakin menggerus ruang fiskal daerah dan mengganggu pembiayaan sektor pembangunan lainnya.
Karena itu, Pemkab Polman berharap pemerintah pusat ikut mengambil tanggung jawab dalam pembiayaan gaji PPPK. Dukungan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah tidak menanggung seluruh beban anggaran sendiri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Andi Hasbullah Mastar, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis tertulis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Sebelumnya, Pemkab Polman juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar untuk membahas rencana perubahan status tersebut.
“Tetap juga kita diminta untuk menunggu dulu petunjuk teknis secara tertulis itu untuk pengadaan CPNS ini di tahun 2027,” kata Andi Hasbullah kepada Mesakada.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, petunjuk teknis tersebut dibutuhkan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan, termasuk formasi dan ketentuan yang akan diberlakukan bagi PPPK paruh waktu.
Namun, persoalan yang paling dikhawatirkan pemerintah daerah adalah kemampuan pembiayaan. Dengan belanja pegawai yang sudah mencapai 38 persen, penambahan beban gaji PPPK penuh waktu berpotensi semakin membatasi kemampuan daerah membiayai kebutuhan lainnya.
“Belanja pegawai kita ini kalau enggak salah ada 38 persen. Jadi diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, seperti apabila ada terjadi keadaan darurat, ada terjadi bencana, puting beliung, banjir, kekeringan, dan segala macam,” ujarnya.
Andi Hasbullah mengingatkan, pemerintah daerah tetap harus memiliki ruang anggaran untuk menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, termasuk penanganan bencana dan keadaan darurat. Jangan sampai anggaran daerah terlalu terkonsentrasi pada belanja pegawai sehingga kebutuhan masyarakat lainnya tidak tertangani.
“Jangan sampai pemerintah daerah itu tidak bisa menangani. Karena kita punya penganggaran terfokus semua untuk membiayai ini para PPPK, belanja pegawai, khususnya PPPK atau CPNS,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Polman mengaku telah berupaya menyiapkan kebutuhan penganggaran untuk PPPK paruh waktu pada tahun anggaran 2027. Namun, kepastian besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai PPPK penuh waktu belum dapat disampaikan karena masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.
“Kalau untuk persiapan penganggarannya, tempatnya untuk nanti alat-alat yang mau digunakan, kita sudah usahakan untuk dianggarkan di tahun 2027,” tuturnya.
Berdasarkan data BKPSDM Polman, terdapat 4.105 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Nasib perubahan status ribuan pegawai tersebut kini masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pengangkatan dan pembagian tanggung jawab pembiayaan gaji. (ifn/ajs)
