Lombok, Mesakada.com – Saat sebagian besar provinsi mengalami penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Sulawesi Barat justru mencatat kenaikan. Tahun ini, IDI Sulbar naik menjadi 74,56, angka yang menempatkan provinsi ini pada kategori sedang namun dengan tren perbaikan.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi, menyebut capaian itu lahir dari kerja kolaboratif lintas pihak.
“Perkembangan ini tentu tidak lepas dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Barat. Harapan kami, ke depan kualitas demokrasi di Sulbar dapat semakin menguat, inklusif, dan berdaya tahan sehingga mampu mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” ujarnya, Kamis (25/9/2025), usai menghadiri Rakornas Demokrasi di Lombok.
Rakornas bertema “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” itu dihadiri pejabat pusat dan daerah. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, yang menyampaikan pesan Presiden, menegaskan arah demokrasi bangsa.
“Demokrasi kita adalah demokrasi yang menghindari kekerasan, menghindari adu domba, dan menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita adalah demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin mengingatkan bahwa IDI merupakan indikator utama pembangunan politik di setiap daerah. Ia menyoroti tantangan serius yang masih dihadapi demokrasi Indonesia, mulai dari keterbatasan kebebasan sipil, polarisasi politik identitas, hingga lemahnya integritas pemilu.
“Demokrasi Indonesia harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi prosedural, tetapi juga secara substansial agar mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga stabilitas bangsa,” tegasnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan dinamika IDI tahun 2024. Secara nasional, IDI naik tipis dari 79,51 menjadi 79,81. Namun, pusat justru mengalami penurunan dari 83,14 ke 81,87. Sebaliknya, IDI provinsi naik dari 77,21 ke 78,50.
“Atas capaian ini dapat kita lihat bahwa penguatan demokrasi di daerah mampu memberikan kontribusi positif terhadap capaian demokrasi nasional, meskipun masih terdapat tantangan di tingkat pusat yang perlu menjadi perhatian,” jelas Ateng. (*)
