Mamuju, Mesakada.com — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar menyiapkan blueprint investasi senilai Rp 356,3 miliar untuk tahun anggaran 2027. Blueprint tersebut merupakan rancangan besar atau peta jalan investasi yang memuat sejumlah program dan kebutuhan anggaran untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
Rancangan investasi itu mencakup pengembangan budidaya dan Keramba Jaring Apung (KJA), sentra pengolahan hasil perikanan, infrastruktur rantai dingin, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga penguatan usaha mikro pengolahan hasil perikanan.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin mengatakan, dari total Rp 356,3 miliar tersebut, porsi terbesar dalam rancangan investasi diarahkan untuk budidaya terintegrasi dan Keramba Jaring Apung (KJA) sebesar Rp246,95 miliar.
Selanjutnya Sentra Pengolahan PPI Palipi Rp35 miliar, Pengawasan Pokmaswas dan VMS Rp28,08 miliar, Pabrik Es Balok Kasiwa berkapasitas 20 ton per hari Rp8,15 miliar, serta Rumah Kemasan untuk 30-50 UMKM sebesar Rp6,15 miliar.
Safaruddin mengatakan blueprint tersebut disusun untuk membangun ekosistem ekonomi biru yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memastikan hasil perikanan memiliki nilai tambah dan terserap pasar.
“Selama ini nelayan kita menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah, kita kehilangan nilai tambah hingga Rp 39 miliar per tahun,” kata Safaruddin, Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, Sulbar memiliki potensi ekonomi biru dengan 663 kilometer garis pantai, 69 pulau dan 79.532 pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan pada 2024 mencapai 179.748 ton, terdiri dari perikanan tangkap 71.559 ton dan budidaya 108.321 ton.
Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebocoran nilai tambah karena hasil perikanan dijual dalam bentuk mentah, dampak perubahan iklim, persoalan perizinan kapal serta keterbatasan infrastruktur rantai dingin.
“Ekonomi biru bukan sekadar menangkap ikan. Ini tentang membangun ekosistem dari hulu ke hilir yang berpihak pada nelayan,” ujar Safaruddin.
Sebagai tahapan menuju implementasi, DKP menargetkan pemetaan 153 desa pesisir pada Oktober 2026, perintisan unit usaha di KNMP Sumare dan Babana pada November 2026, konsolidasi forum provinsi-kabupaten pada Desember 2026, kemudian ekspansi dan replikasi model pada 2027. (*)
