Mamuju, Mesakada.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan, salah satunya adalah minimnya jumlah dokter.
Saat ini, rasio dokter di Sulbar hanya 0,47 per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk.
Kondisi ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Asran Masdy, dalam pertemuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Maret.
Dalam paparannya, Asran menekankan bahwa kekurangan tenaga medis ini berdampak pada ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
“Salah satu fokus utama kami adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Kami juga akan memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular,” ujar Asran.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Kesehatan Sulbar merancang sejumlah strategi, di antaranya penguatan fasilitas kesehatan di wilayah sulit dijangkau, digitalisasi sistem informasi kesehatan, serta pengadaan fasilitas kesehatan bergerak untuk daerah perbatasan dan kepulauan.
Selain itu, upaya percepatan intervensi gizi juga menjadi perhatian utama dalam menekan angka stunting yang masih tinggi.
Pemerintah daerah juga berencana mengalokasikan anggaran lebih efisien dengan fokus pada program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak, pembangunan Posyandu Prima, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Meski demikian, kekurangan tenaga medis tetap menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi. Tanpa penambahan jumlah dokter yang memadai, layanan kesehatan di Sulbar dikhawatirkan akan semakin timpang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.(*)
