Mamuju, Mesakada.com — Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, dikabarkan telah berada diujung tanduk. Sebagai pimpinan tertinggi di RSUD Sulbar, ia sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden penolakan pasien kritis, Senin 21 April, lalu.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), telah meminta izin dan petunjuk kepada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terkait masa depan direktur RSUD Sulbar, saat ini.
Menurut legislator senayan 2019-2024, itu, ia Bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, telah melakukan evaluasi dan pertimbangan sejak viralnya penolakan pasien kritis di RS pelat merah tersebut.
“Ini sudah mulai kita evaluasi sejak kemarin. Sesudah itu kita minta izin Mendagri untuk tindak lanjut,” kata SDK, Kamis 24 April.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidiq mengatakan, RSUD Sulbar telah menjadi objek aduan di Ombudsman Sulbar. Sejak 2013 hingga saat ini, telah ada 17 laporan terkait buruknya pelayanan di RSUD Sulbar. Aduan paling banyak adalah RSUD Sulbar tidak memberikan pelayanan.
“Kalau berdasarkan data yang ada di kami sejak 2013, memang kurang lebih 17 laporan terkait dengan instansi RSUD Sulbar. Kasusnya macam-macam, mulai penolakan pasien, hingga diskriminasi,” kata Fajar, Rabu 23 April .
Insiden meninggalnya Hendra, sopir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar yang tak tertangani saat dilarikan ke RSUD Sulbar, juga mendapat perhatian Ombudsman.
Ombudsman akan melakukan langkah inisiatif investigasi untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) RSUD Sulbar ketika mendapati persoalan kegawatdaruratan.
“Kami mau mengecek kembali SOP terkait layanan yang ada di UGD. Harapan kami ada perbaikan. Baik dari sisi SDM hingga sarana prasarana. Kalau penelusuran menemukan bukti terjadi mal administrasi layanan maka kedepan harus menjadi fokus RSUD Sulbar,” ungkap Fajar. (*)
Sikap Gubernur SDK Sudah Matang, Tinggal Restu Mendagri Soal Masa Depan Direktur RSUD Sulbar
Mamuju, Mesakada.com — Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, dikabarkan telah berada diujung tanduk. Sebagai pimpinan tertinggi di RSUD Sulbar, ia sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden penolakan pasien kritis, Senin 21 April, lalu.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), telah meminta izin dan petunjnuk kepada Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) terkait masa depan direktur RSUD Sulbar, saat ini.
Menurut legislator senayan 2019-2024, itu, ia Bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, telah melakukan evaluasi dan pertimbangan sejak viralnya penolakan pasien kritis di RS pelat merah tersebut.
“Ini sudah mulai kita evaluasi sejak kemarin. Sesudah itu kita minta izin Mendagri untuk tindak lanjut,” kata SDK, Kamis 24 April.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidiq mengatakan, RSUD Sulbar telah menjadi objek aduan di Ombudsman Sulbar. Sejak 2013 hingga saat ini, telah ada 17 laporan terkait buruknya pelayanan di RSUD Sulbar. Aduan paling banyak adalah RSUD Sulbar tidak memberikan pelayanan.
“Kalau berdasarkan data yang ada di kami sejak 2013, memang kurang lebih 17 laporan terkait dengan instansi RSUD Sulbar. Kasusnya macam-macam, mulai penolakan pasien, hingga diskriminasi,” kata Fajar, Rabu 23 April .
Insiden meninggalnya Hendra, sopir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar yang tak tertangani saat dilarikan ke RSUD Sulbar, juga mendapat perhatian Ombudsman.
Ombudsman akan melakukan langkah inisiatif investigasi untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) RSUD Sulbar ketika mendapati persoalan kegawatdaruratan.
“Kami mau mengecek kembali SOP terkait layanan yang ada di UGD. Harapan kami ada perbaikan. Baik dari sisi SDM hingga sarana prasarana. Kalau penelusuran menemukan bukti terjadi mal administrasi layanan maka kedepan harus menjadi fokus RSUD Sulbar,” ungkap Fajar. (*)
