Mamuju, Mesakada.com — Ketiadaan listrik dan akses informasi masih menjadi hambatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah terpencil di Sulbar. Kondisi tersebut tidak hanya membatasi aktivitas warga pada malam hari, tetapi juga memengaruhi kesempatan anak-anak mengakses bahan belajar dan kemampuan masyarakat mengetahui perkembangan harga komoditas di pasar.
Persoalan itu disoroti Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), saat membuka kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
SDK menjelaskan, listrik memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika wilayah yang selama ini terisolasi sudah teraliri listrik, warga memiliki kesempatan memperpanjang aktivitas produktif hingga malam hari.
Menurutnya, manfaat elektrifikasi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan. Anak-anak di desa yang memiliki penerangan dapat belajar pada malam hari dan memanfaatkan internet untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan.
“Anak-anak bisa belajar di malam hari sehingga kualitas pendidikan kita jadi naik, bisa belajar dari YouTube, bagaimana mengetahui harga pasar,” ujar SDK.
Selain pendidikan, keterbatasan listrik dan akses internet juga berpotensi membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi harga komoditas. SDK mencontohkan, perbedaan informasi harga antara desa dan kota dapat merugikan warga ketika mereka tidak mengetahui nilai jual hasil pertanian atau perkebunan di pasar yang lebih luas.
Ia mencontohkan, suatu komoditas yang dihargai Rp40 ribu di desa bisa mencapai Rp140 ribu di kota. Menurutnya, keterbatasan akses informasi menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi agar masyarakat memiliki pengetahuan lebih baik mengenai harga pasar.
“Misalnya di desa-desa harga komoditas Rp40 ribu sedangkan di kota sudah Rp140 ribu, itu karena tidak ada informasi yang bisa diakses melalui internet akibat kondisi di suatu daerah masih blank spot tidak teraliri listrik,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, SDK meminta pemerintah kabupaten segera mengusulkan desa dan kampung yang belum menikmati layanan listrik. Pemprov Sulbar bersama PLN berupaya mempercepat pemerataan akses listrik, termasuk mengatasi hambatan perizinan di wilayah yang berada dalam kawasan hutan.
SDK juga mendorong pemanfaatan tenaga surya sebagai solusi bagi kampung yang belum memungkinkan dijangkau jaringan listrik pada tahun ini. Ia menegaskan, pemerataan listrik merupakan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PLN, dan pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil. (*)
