Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) memastikan akan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta seluruh kepala daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran pada 2027. Namun, SDK tak menampik kalau akan banyak program yang terdampak jika efisiensi kembali dilakukan.
Menurut SDK, kebijakan efisiensi sebenarnya sudah dijalankan Pemprov Sulbar sepanjang 2026. Bahkan, ruang fiskal daerah kini hanya mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar.
“Kalau perintah pasti kita laksanakan. Tahun 2026 ini kita sudah efisiensi. Sisa kebutuhan dasar saja yang bisa kita biayai. Dan kalau 2027 diminta untuk lebih efisien lagi, maka yang penting gaji pegawai bisa kita bayar, cukuplah,” kata SDK, saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2026).
Ia bahkan melontarkan gurauan yang menggambarkan semakin sempitnya ruang gerak Pemprov Sulbar apabila efisiensi anggaran kembali diperketat pada 2027.
“Biarlah kita datang ke kantor saja sebagai kewajiban karena untuk kerja program mungkin tidak ada lagi,” selorohnya.
Bahkan SDK menyebutkan, pemerintah daerah masih dapat bekerja, apabila pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan program-program nasional di daerah.
“Kecuali kalau pekerjaan pusat, diberi kita kewenangan untuk awasi dan laporkan, maka ada kerja kita di daerah,” ujarnya.
Terkait peluang penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurut Kemendagri dapat diusulkan pemerintah daerah setelah dilakukan audit terhadap pelaksanaan efisiensi, SDK menilai ukuran efisiensi yang diterapkan Pemprov Sulbar sudah sangat nyata.
“Ukurannya apa? Di ruangan saya saja air Aqua untuk tamu sudah tidak ada lagi. Perjalanan dinas juga, kita dipanggil ke Jakarta baru kita jalan,” ungkapnya.
SDK berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki cara pandang yang sama dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran agar pembangunan tetap berjalan seimbang.
“Paradigma berpikir harus kita satukan karena kepentingan nasional dan daerah harus disatukan. Agar ada keseimbangan cara membangun Indonesia,” pungkasnya. (*)
