Mamuju, Mesakada.com – Kontraktor lokal Sulawesi Barat kini memiliki payung hukum kuat untuk berkembang. Pemprov Sulbar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan pemberdayaan kontraktor lokal agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.
Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sulbar, Firman Juang, menjelaskan bahwa perda ini lahir dari proses panjang dengan 17 kali pembahasan bersama asosiasi dan organisasi jasa konstruksi di Sulbar.
“Perda ini juga menekankan pemberdayaan kontraktor lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” kata Firman, Rabu 20 Agustus 2025.
Firman menambahkan, regulasi tersebut tidak hanya mengatur soal pengawasan dan pelaksanaan jasa konstruksi, tetapi juga keselamatan kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem informasi yang mencatat seluruh aktivitas jasa konstruksi di Sulbar.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Syarifuddin, menegaskan bahwa perda ini akan menjadi acuan utama pembangunan infrastruktur daerah.
“Sosialisasi nantinya akan melibatkan akademisi, praktisi, asosiasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Inkindo, serta asosiasi badan usaha seperti Gapensi, Askonas, Gabpeknas, Askumnas, dan lainnya,” ujar Surya.
Ia menekankan bahwa perda ini adalah kesempatan besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat posisinya. “Tidak banyak provinsi yang memiliki perda jasa konstruksi seperti ini. Sulbar harus melihatnya sebagai peluang besar untuk memperkuat pelaku jasa konstruksi lokal,” tegas Surya.
Perda yang mendapat pendampingan akademik dari Universitas Hasanuddin itu juga telah melalui studi banding ke Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Bahkan, Kalimantan Timur selaku daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut menjadikan perda ini sebagai rujukan. (*)
