Mamuju, Mesakada.com — Realisasi belanja APBN Tahun 2026 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat telah mencapai Rp220,50 miliar. Program tersebut kini menjangkau 375.992 penerima manfaat melalui 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah terbentuk di seluruh kabupaten di Sulbar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Syakran Rudy, mengatakan jumlah tersebut mendekati target pembentukan 189 SPPG yang ditetapkan untuk Sulbar.
Dari 169 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 55 unit berada di Polewali Mandar, 31 unit di Mamuju, 26 unit di Majene, 15 unit di Mamuju Tengah, 23 unit di Pasangkayu, dan 16 unit di Mamasa. Seluruh SPPG tersebut melibatkan 909 pemasok bahan pangan.
Namun, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persaingan mendapatkan bahan baku di antara SPPG yang berlokasi berdekatan.
“Sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG di Sulbar masih didatangkan dari luar daerah akibat keterbatasan pasokan pangan local,” kata Syakran, beberapa Waktu lalu.
Di sisi lain, terdapat 20 SPPG yang saat ini berstatus suspend. Rinciannya, 12 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dua SPPG belum memiliki IPAL, SLHS dan fasilitas standar, tiga SPPG belum memenuhi fasilitas standar, satu SPPG terkendala administrasi, serta dua SPPG mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
Dua SPPG yang mengalami KLB keracunan pangan tersebut berada di Majene Tubo Sendana Onang dan Polewali Mandar Binuang Paku.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DJPb Sulbar mendorong terbentuknya kemitraan jangka panjang antara SPPG dan kelompok tani lokal. Skema tersebut dinilai dapat menciptakan distribusi bahan pangan yang lebih stabil dan efisien sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
Selain itu, percepatan pemenuhan standar kesehatan lingkungan juga menjadi perhatian. SPPG yang belum memenuhi persyaratan diminta segera menyelesaikan pembangunan IPAL, memperoleh SLHS, serta mendapatkan pendampingan teknis dari dinas kesehatan setempat agar operasional dapur MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan. (ajs)
