Mamuju, Mesakada.com – Kekeringan mulai berdampak serius terhadap lahan pertanian di Kabupaten Mamuju. Sekitar 756,25 hektare lahan sawah di Kecamatan Sampaga terdampak kekeringan, berdasarkan hasil pemantauan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulbar, Jumat (7/8/2026).
Lahan sawah yang terdampak tersebut tersebar di empat desa. Terluas berada di Desa Bunde mencapai 457,25 hektare, disusul Desa Tarailu 211 hektare, Desa Sampaga 68 hektare, dan Desa Losso 20 hektare.
Tim BRMP Sulbar turun langsung memantau kondisi lahan di Desa Bunde dan Desa Tarailu. Pemantauan dilakukan sekaligus untuk melihat perkembangan Luas Tambah Tanam (LTT) dan mengidentifikasi dampak kekeringan yang terjadi di lapangan.
Data yang dihimpun dari para penyuluh pertanian menunjukkan, tanaman padi yang terdampak rata-rata berusia satu hingga dua bulan. Kondisi kekeringan juga mulai menghambat proses penanaman di sejumlah lokasi.
Beberapa petani sebenarnya telah melakukan persiapan lahan, namun belum dapat melanjutkan penanaman karena keterbatasan air. Jika kondisi ini terus berlangsung, target penambahan luas tanam berpotensi ikut terganggu.
Kekeringan terutama terjadi pada areal persawahan yang masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan. Dalam kurang lebih dua bulan terakhir, hujan yang diharapkan untuk menopang kebutuhan air tanaman belum turun secara memadai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kekeringan yang berlangsung lebih lama dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi, meningkatkan risiko gagal panen, serta berpotensi menurunkan produksi pertanian di Mamuju.
BRMP Sulbar juga mengidentifikasi potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak kekeringan. Salah satunya berasal dari Sungai Tarailu, yang berjarak sekitar 1.500 meter dari areal persawahan.
Sumber air tersebut dinilai berpotensi mendukung pengairan lahan pertanian, khususnya di wilayah Desa Tarailu, Bunde, dan Sampaga. Namun, pemanfaatannya membutuhkan sarana pengambilan air serta jaringan distribusi menuju areal persawahan.
Karena itu, penanganan terhadap 756,25 hektare lahan terdampak kekeringan membutuhkan dukungan lintas sektor. Sinergi juga dibutuhkan bersama TNI, penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan para petani agar sumber air yang tersedia dapat segera dioptimalkan.
Penanganan diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi berkelanjutan menghadapi persoalan kekeringan setiap musim kemarau.
Hasil pemantauan tersebut selanjutnya menjadi bahan koordinasi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Data luas lahan terdampak diharapkan dapat mempercepat intervensi sebelum kekeringan semakin meluas. (*)
