Mamuju, Mesakada.com — Tahun ini, Pemprov Sulbar bakal menyalurkan 1.000 beasiswa pendidikan tinggi bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikannya mulai dari jenjang Diploma hingga Doktoral. Program ini bakal rutin digelar setiap tahun.
Saat ini, program tersebut tengah diproses secara terbuka dan transparan melalui sistem online yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar Nomor 10 tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulbar, Arianto AP menyampaikan, bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dirintis sejak masa Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrulloh, dan kini menjadi bagian integral dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Salim Mengga.
“Ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah amanah visi pembangunan Sulbar, dan kami pastikan pelaksanaannya berjalan secara akuntabel dan inklusif,” ujar Arianto, Selasa 10 Juni.
Namun publik sempat mempertanyakan apakah target 1.000 beasiswa realistis, mengingat saat ini kuota yang dapat dipenuhi baru mencapai 366 penerima, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia.
Menjawab kekhawatiran itu, Arianto menjelaskan bahwa kuota tersebut masih bisa bertambah melalui dua mekanisme. Yakni efisiensi dari selisih UKT yang dibayarkan ke kampus dan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan (APBDP) 2025, yang sedang dalam pembahasan.
“Kami sengaja mencantumkan angka kuota agar publik mendapatkan informasi apa adanya. Bukan berarti 1.000 itu mustahil, tapi kita ingin jujur pada kondisi keuangan saat ini dan tetap membuka peluang untuk ditingkatkan,” tambahnya.
Sebagai jawaban atas keresahan publik, Pemprov Sulbar juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pengumuman penerima, akan dilakukan secara digital dan berbasis sistem informasi daring, untuk menghindari praktik titipan dan intervensi non-teknis.
Langkah ini menegaskan Pemprov Sulbar tidak sekadar melanjutkan warisan program, tetapi juga memperbaikinya agar lebih profesional dan akuntabel.
Publik pun diminta aktif memantau proses, dan menggunakan kanal pengaduan resmi jika menemukan indikasi ketidakberesan. Dengan pengelolaan yang terbuka dan dukungan dari semua pihak, Sulbar Cerdas diharapkan bisa berjalan efektif, nyata menuju Sulbar Maju dan Mandiri. (*)
