Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar berpotensi menghemat anggaran Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar per tahun jika penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dialihkan ke pemerintah pusat. Pemprov Sulbar masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana mengatakan, pihaknya masih menunggu juknis terkait wacana pengalihan pembiayaan tersebut. Pemprov Sulbar belum menerima kepastian mengenai cakupan PPPK yang akan ditanggung pemerintah pusat.
“Jadi informasinya PPPK yang penuh waktu itu penggajiannya ditarik ke pusat. Tapi kita belum menerima juknisnya. Apakah seluruh PPPK, apakah itu tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan seluruh PPPK, atau termasuk PPPK paruh waktu juga itu belum ada,” kata Junda, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Pemprov Sulbar, pengalihan pembiayaan hanya berlaku bagi PPPK penuh waktu. Sementara itu, penggajian PPPK paruh waktu disebut masih menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Junda mengungkapkan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kebijakan tersebut. Bahkan, dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah daerah masih mengalokasikan anggaran untuk membiayai seluruh PPPK.
Menurut Junda, pengalihan penggajian PPPK penuh waktu ke pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal tambahan bagi Pemprov Sulbar. Ruang anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutup celah akibat pengurangan kemampuan fiskal daerah.
“Kita bersyukur kalau pembiayaan PPPK penuh waktu ditarik, tentu ada space ruang fiskal lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi celah pengurangan fiskal,” ujarnya.
Menurut perhitungan sementara Pemprov Sulbar, pengalihan pembiayaan tersebut dapat menghemat anggaran daerah sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar setiap tahun. Namun, besaran penghematan itu masih bergantung pada kebijakan final pemerintah pusat dan ketentuan teknis yang akan diterbitkan. (*)
