Mamuju, Mesakada.com — Plh Sekprov Sulbar, Amujib meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulbar, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Amujib, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dalam rangka menjaga Netralitas ASN, yang digelar Bawaslu Sulbar, Senin 18 November 2024.
Amujib mengungkapkan, setiap ASN diwajibkan menjaga netralitasnya dan berintegritas serta profesional. Menurutnya, penentu arah atau bentuk birokrasi di Sulbar adalah para ASN yang ada di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.
“Kita mau kasih buruk birokrasi kita hari ini atau kita mau buat yang lebih baik lagi, tergantung kita. Jadi, jagalah netralitas kita,” kata Amujib.
Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, itu juga mengungkapkan, keberpihakan saat Pilkada tidak menjamin posisi nyaman bagi seorang ASN. Ketidaknetralan akan berdampak pada keberadaan ASN di birokrasi.
“Jangan sampai kita hari ini bersama-sama dalam satu konteks sebagai ASN, besok atau lusa, kasian kalau kita cuman bisa bercerita bahwa teman kita sudah ada yang keluar dari ASN (karena melanggar netralitas, red),” ungkapnya.
Selain itu, Amujib juga meminta seluruh ASN di Sulbar bijak dalam menggunakan media sosial. Dirinya tak ingin, ada ASN di Sulbar yang terlibat pelanggaran netralitas melalui Medsos.
“Sekali lagi yang ingin saya tekankan, mari kita bersama-sama sebagai asn menjaga netralitas. Kewajiban kita bukan hanya menjaga netralitas, tapi bagaimana menjaga demokrasi di provinsi Sulbar ini berjalan dengan baik. Yang bikin sanksi itu adalah pemerintah pusat. Jadi, aturan yang menyampaikan. Ada BKN, ada PAN-RB,” tutur Amujib. (*)
