Polewali, Mesakada.com — Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menuai protes warga di Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, dan Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Warga menilai lokasi TPS yang ditetapkan belum mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan akses pemilih.
Menanggapi keberatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polman, Alimuddin, menjelaskan bahwa penentuan jumlah TPS di setiap desa didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan ketentuan teknis yang diterapkan, satu TPS dapat menampung maksimal 700 pemilih.
Alimuddin mengakui, persoalan penempatan TPS di Desa Pao-Pao menjadi perhatian karena tiga dusun harus dilayani oleh tiga TPS dengan kondisi geografis dan jarak antarpemukiman yang cukup berjauhan.
Bahkan, terdapat warga yang harus menempuh perjalanan cukup jauh, termasuk menyeberangi sungai, untuk mencapai lokasi pemungutan suara.
Kondisi tersebut menjadi alasan masyarakat meminta penambahan TPS agar lokasi pemungutan suara lebih dekat dan mudah dijangkau warga.
Namun, menurut Alimuddin, penambahan TPS tidak dapat dilakukan begitu saja. Selain mempertimbangkan jumlah pemilih dan kesiapan teknis penyelenggaraan, pemerintah juga harus memperhitungkan ketersediaan anggaran.
Ia menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pilkades telah dialokasikan melalui APBD dan dimasukkan dalam perubahan anggaran. Kondisi tersebut membuat ruang untuk menambah TPS saat ini sangat terbatas.
Persoalan serupa terjadi di Desa Lampoko. Lima TPS di desa tersebut dipusatkan di satu lokasi, yakni lapangan desa.
Alimuddin mengatakan, penempatan lima TPS dalam satu lokasi merupakan hasil kesepakatan antara panitia Pilkades, pemerintah desa, para calon kepala desa, serta unsur pengamanan.
Meski demikian, keputusan tersebut tetap mendapat keberatan dari sejumlah warga yang tinggal jauh dari lokasi pemungutan suara. Mereka menginginkan TPS ditempatkan di masing-masing dusun agar lebih mudah dijangkau.
“Ada beberapa warga yang rumahnya jauh dari TPS kemudian memprotes penempatan tersebut. Mereka menginginkan agar TPS berada di setiap dusun,” jelas Alimuddin.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, mengatakan tuntutan penambahan TPS di Desa Pao-Pao bukan persoalan baru. Usulan tersebut telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
“Ini bukan tuntutan yang baru kami sampaikan. Jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, kami sudah mengusulkan penambahan TPS, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten,” ujar Andi Agung.
Ia juga menyoroti perubahan jumlah TPS di Desa Pao-Pao dalam beberapa pelaksanaan pemilihan. Saat Pemilu sebelumnya terdapat sembilan TPS, kemudian lima TPS pada Pilkada, sementara dalam Pilkades kali ini hanya ditetapkan tiga TPS.
“Pada Pemilu sebelumnya ada sembilan TPS, kemudian saat Pilkada menjadi lima TPS. Sekarang dalam Pilkades hanya tiga TPS. Padahal, kondisi wilayah Pao-Pao memiliki medan yang cukup sulit dan jarak antardusun berjauhan,” katanya.
Menurutnya, penentuan jumlah dan lokasi TPS semestinya tidak hanya berpatokan pada jumlah pemilih, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis serta akses masyarakat menuju tempat pemungutan suara.
Aliansi Masyarakat Alu berharap pemerintah daerah dan pihak terkait mengevaluasi penempatan TPS agar kondisi geografis tidak menghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
