Campalagian, Mesakada.com — Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memusatkan lima tempat pemungutan suara (TPS) di lapangan sepak bola menuai protes. Puluhan warga mendatangi kantor desa, Senin (9/11/2026), untuk mempersoalkan lokasi TPS yang dinilai terlalu jauh dari permukiman dan berpotensi menyulitkan masyarakat menggunakan hak pilih.
Warga khawatir kebijakan tersebut berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, terutama kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai lokasi pemungutan suara.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Desa Lampoko memiliki empat dusun dengan total 3.399 pemilih. Dalam Pilkades mendatang, mereka akan memilih satu dari dua calon kepala desa, yakni nomor urut 1 Muhammad Lismi dan nomor urut 2 Zulkifli Rasyak.
Salah seorang warga Dusun Lampoko Barat, H. Nasir, menegaskan bahwa kedatangan warga ke kantor desa bukan untuk mendukung salah satu kandidat. Mereka mempertanyakan alasan panitia menetapkan satu lokasi TPS untuk seluruh pemilih.
“Kami ke sini bukan dari kubu calon ini atau calon itu. Ini murni hati nurani masyarakat mempertanyakan alasan penetapan lokasi TPS yang kami nilai jaraknya jauh dari rumah-rumah warga. Kami juga tanyakan kenapa di Kecamatan Campalagian hanya Desa Lampoko yang penentuan TPS-nya begini, sementara desa lain TPS-nya di setiap dusun,” ungkap Nasir.
Keberatan serupa disampaikan Hamka, warga Dusun Lampoko Timur. Ia menilai penentuan lokasi TPS seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam surat keputusan bupati serta kondisi geografis desa agar akses masyarakat menuju tempat pemungutan suara tidak terhambat.
“Sementara lokasi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan berjarak cukup jauh dari rumah-rumah warga,” kata Hamka.
Menanggapi protes tersebut, Ketua Panitia Pilkades Lampoko, Adil, mengakui bahwa lima TPS dipusatkan di lapangan sepak bola. Keputusan itu, kata dia, diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah personel panitia yang hanya sembilan orang.
Menurutnya, pemusatan TPS akan memudahkan pengawasan karena penyelenggaraan Pilkades tidak memiliki perangkat pengawas seperti dalam Pemilu.
“Alasan utamanya kami di kepanitiaan kekurangan personel, hanya berjumlah sembilan orang. Apabila lima TPS dipusatkan di lapangan bola, itu lebih mudah diawasi oleh panitia. Pilkades ini tidak seperti Pemilu, kami tidak punya Panwas. Pengawas personel kita terbatas dan penentuan lokasi TPS ini sudah disepakati oleh masing-masing calon,” jelas Adil.
Untuk mengantisipasi kesulitan warga menuju TPS, panitia mengaku telah menyepakati penyediaan layanan antar-jemput bagi pemilih yang membutuhkan.
“Soal kendala warga datang ke TPS, kami juga panitia menyepakati akan mengantar jemput pemilih ke TPS apabila ada pemilih yang perlu dijemput,” tambahnya.
Meski demikian, Adil menyatakan panitia tetap menerima keberatan masyarakat dan membuka ruang pembahasan ulang. Ia menyebut, pihaknya berencana menggelar pertemuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua tim pemenangan, dan kedua calon kepala desa pada Rabu mendatang untuk membahas penentuan lokasi TPS.
“Aspirasi bapak-ibu tetap kami terima sebagai masukan. Hari Rabu nanti kami akan membahas bersama BPD, ketua pemenangan dan calon kades soal penentuan TPS ini,” pungkas Adil di hadapan warga. (ifn/ajs)
