Jakarta, Mesakada.com – Pemprov Sulbar tampaknya tak main-main dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Sulbar. Bantuan tunai sebesar Rp 10 miliar pun siap digelontorkan sebagai modal usaha bagi warga miskin.
Program itu telah menjadi prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga. Bahkan Salim telah menemui Menteri Sosial, di Jakarta, Senin 5 Mei, untuk meminta restu.
Pertemuan itu guna membahas strategi bersama dan mengusulkan dukungan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk program bantuan tunai kepada warga miskin.
Salah satu program prioritas yang diusulkan adalah pemberian bantuan tunai kepada 5.022 Kepala Keluarga (KK) dengan total anggaran Rp 10,04 miliar. Setiap keluarga akan menerima Rp 2 juta, sebagai bagian dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Adapun kriteria penerima bantuan tersebut adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori P3KE Desil 1 hingga 4, bukan penerima PKH, bukan penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT), bukan pensiunan ASN/TNI/Polri, dan terdaftar dalam DTKS atau DTSEN.
“Program yang kami paparkan sangat membantu dan memberikan keterampilan kepada masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan taraf hidup,” ujar Salim.
Dalam audiensi tersebut, Salim didampingi Kepala Dinas Sosial Sulbar, Wahab Hasan Sulur. Ia juga memaparkan data terkini kemiskinan di Sulbar, sekaligus membandingkannya dengan provinsi lain di Sulawesi.
Persentase penduduk miskin di Sulbar pada Maret 2024 mencapai 11,21 persen, turun 0,28 persen dari tahun sebelumnya. Jumlahnya kini 162,19 ribu jiwa,” ujar Salim.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,46 persen atau sekitar 12,54 ribu jiwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2024.
Tak hanya bantuan tunai, Pemprov Sulbar juga mengembangkan program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan sosial. Antara lain bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) individu, serta bimbingan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, gelandangan, pengemis, pekerja migran, dan lainnya.
Dukungan juga diberikan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan veteran.
Salim menegaskan, Pemprov Sulbar siap bersinergi penuh dengan Kemensos demi mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. (*)
