Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar klaim jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menurun dari 34 ribu menjadi 23.231 anak. Meski mengalami penurunan, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) masih mencatat jumlah ATS tertinggi di Sulbar dengan 8.551 anak.
Data tersebut berdasarkan dashboard Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) per 8 Oktober 2026. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, mengatakan angka tersebut menunjukkan penanganan ATS masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum pernah bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan.
Dari enam kabupaten di Sulbar, Polewali Mandar menempati urutan pertama dengan 8.551 ATS. Berikutnya Kabupaten Mamuju sebanyak 4.859 anak, Pasangkayu 3.557 anak, Mamasa 2.185 anak, Majene 2.129 anak, dan Mamuju Tengah 1.950 anak.
Berdasarkan kategorinya, sebanyak 13.100 anak di Sulbar tercatat belum pernah bersekolah (BPB). Sementara itu, 3.951 anak masuk kategori putus sekolah (DO) dan 6.180 anak masuk kategori tidak lagi bersekolah atau belum menyelesaikan pendidikan (LTM).
“Penurunan jumlah ATS menjadi perkembangan penting, tetapi angka yang masih mencapai lebih dari 23 ribu anak menunjukkan bahwa upaya memperluas akses pendidikan di Sulbar masih perlu diperkuat,” kata Nehru, Selasa (13/10/2026).
Untuk menekan jumlah ATS, Dikbud Sulbar mendapat dukungan beasiswa melalui hibah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari NGO Kaizen senilai Rp25 juta.
Menurut Nehru, peluncuran program beasiswa tersebut direncanakan pada 20 Oktober 2026 melalui pertemuan daring menggunakan Zoom. Program itu dijadwalkan diluncurkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).
Selain dukungan beasiswa, Dikbud Sulbar juga dijadwalkan menerima kunjungan kerja Ketua DPRD dan Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk membahas penanganan ATS di daerah tersebut.
Tingginya jumlah ATS di Polman menjadi perhatian tersendiri dalam upaya memperluas akses pendidikan di Sulbar. Penanganan persoalan ini membutuhkan langkah berkelanjutan agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan atau terpaksa berhenti sekolah dapat kembali memperoleh hak pendidikan mereka. (*)
