Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar meningkatkan kuota penerima beasiswa sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi. Kuota beasiswa Pemprov Sulbar meningkat dari 561 penerima pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 53,94 persen, dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar.
“Dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar, kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam pidatonya di Upacara Hari Jadi Sulbar ke-22 di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui peningkatan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu dan berprestasi, bantuan perlengkapan sekolah, dukungan bagi guru non-ASN, serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas.
Selain itu, percepatan penanganan anak tidak sekolah (ATS) menjadi prioritas. Pada 2025, jumlah ATS di Sulbar tercatat lebih dari 37 ribu orang. Setelah lebih dari 3.000 anak kembali ke sekolah, jumlah ATS kini tersisa kurang lebih 34 ribu orang.
Pemprov Sulbar juga melakukan peningkatan kompetensi guru dan peserta didik sebanyak 25.134 orang. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan manusia melalui penguatan kualitas pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Ini adalah perjalanan pembangunan manusia, membangun anak-anak lebih sehat, membangun generasi lebih terdidik, dan membangun masyarakat yang memiliki kesempatan yang besar untuk mengubah masa depan,” ujar SDK.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memasuki dunia kerja. Pada Mei 2026, tercatat tingkat pengangguran terbuka Sulbar sebesar 2,8 persen. Namun, SDK mengingatkan bahwa proporsi pekerja formal baru mencapai 30,30 persen.
“Kita harus jujur melihat tantangannya, sekitar setengah penduduk pekerja masih berkonstruksi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” katanya.
Menurut SDK, porsi pekerja formal masih harus ditingkatkan. Artinya, ke depan pemerintah tidak cukup hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga harus memikirkan pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik.
Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, Pemprov Sulbar mendorong pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya. Pada 2026, program tersebut dilaksanakan di 334 titik lokasi pekerjaan dan menyerap kurang lebih 7.900 tenaga kerja dengan anggaran Rp 50 miliar. Selain menyediakan kesempatan kerja secara langsung, pemerintah juga memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja dengan anggaran Rp 1,2 miliar. (*)
