Mamuju, Mesakada.com — Upaya pelestarian budaya di Sulbar memasuki babak baru. Pemprov Sulbar bersiap membentuk Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) sebagai tindak lanjut surat Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Langkah ini disambut antusias Wakil Gubernur Salim S Mengga yang menilai lembaga ini strategis untuk menjaga warisan peradaban Mandar.
Salim telah melakukan audiensi dengan Plt Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII, Muhammad Tang, di Kantor Gubernur Sulbar, pada Jumat 11 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Tang menyampaikan urgensi pembentukan BPK Sulbar sebagai lembaga strategis untuk mendukung pelestarian nilai-nilai budaya di wilayah ini.
Ia juga mengonfirmasi bahwa Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah menyetujui surat dari Kementerian dan tinggal menunggu proses administrasi lanjutan.
“Ini sudah mendesak. Dan alhamdulillah, surat dari Kementerian sudah di-ACC oleh Pak Gubernur. Kami tinggal menunggu dokumen resminya untuk kami bawa ke kementerian,” ujar Muhammad Tang.
Terkait lokasi pembangunan BPK, menurut Tang, masih akan dilakukan asesmen oleh tim dari kementerian. Namun, ia memastikan Pemprov Sulbar siap mendukung penentuan lokasi strategis sesuai tata ruang daerah.
“Tadi juga Pak Wagub mengarahkan agar kita turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi potensial. Karena memang pengembangan pendidikan dan budaya sudah diatur zonasinya di Sulbar,” lanjutnya.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menyambut baik pembentukan BPK Sulbar. Ia menilai lembaga ini penting untuk menggali dan melestarikan sejarah serta budaya lokal, termasuk peradaban tua yang tumbuh di wilayah Kalumpang, Kabupaten Mamuju.
“Peradaban Mandar lama banyak tumbuh di Kalumpang. Itu harus digali dan dijaga. Karena budaya ini mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat kita,” ujar Salim.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Salim langsung memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar untuk melengkapi seluruh dokumen pendukung pembentukan BPK.
Kepala Disdikbud Sulbar, Mithhar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan persyaratan administratif dan tengah menunggu tanda tangan Gubernur untuk dokumen finalnya.
“Pak Gubernur sudah mendisposisi surat dari menteri ke kami. Dokumen sudah lengkap dan masuk di sistem Srikandi. Sekarang tinggal menunggu waktu beliau menandatangani, karena sedang umroh. Setelah itu, kami akan segera serahkan ke Balai dan Kementerian,” jelas Mithhar. (*)
