Mamuju, Mesakada.com – Kasus meninggalnya Hendra, sopir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar, kembali menyulut kritik terhadap pelayanan di RSUD Sulbar.
Hendra disebut tak tertangani saat dilarikan ke rumah sakit, dan kini Ombudsman RI Perwakilan Sulbar buka suara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidiq, mengungkapkan bahwa RSUD Sulbar bukan kali ini saja menjadi sorotan.
Sejak 2013, pihaknya telah menerima belasan laporan yang sebagian besar berkaitan dengan penolakan pelayanan terhadap pasien.
“Kalau berdasarkan data yang ada di kami sejak 2013, memang kurang lebih 17 laporan terkait dengan instansi RSUD Sulbar. Kasusnya macam-macam, mulai penolakan pasien hingga diskriminasi,” ujar Fajar, Rabu 23 April 2025.
Terkait kasus terbaru yang menimpa Hendra, Ombudsman memastikan akan turun tangan melakukan investigasi inisiatif.
Fokus utama adalah mengecek ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kegawatdaruratan di Unit Gawat Darurat (UGD).
“Kami mau mengecek kembali SOP terkait layanan yang ada di UGD. Harapan kami ada perbaikan. Baik dari sisi SDM hingga sarana prasarana. Kalau penelusuran menemukan bukti terjadi maladministrasi layanan maka ke depan harus menjadi fokus RSUD Sulbar,” tegas Fajar.
Ia menekankan bahwa rumah sakit, sebagai fasilitas pelayanan publik, tidak seharusnya menolak pasien dalam kondisi darurat.
Ombudsman berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dasar di RSUD Sulbar. (*)
