Mamuju, Mesakada.com — 22 tahun setelah terbentuk sebagai provinsi, Sulawesi Barat mencatat lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga lebih dari 10 kali lipat. Semakin menunjukkan Bumi Malaqbiq semakin maju.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mengungkapkan, PDRB per kapita Sulbar pada awal pembentukan provinsi pada 2004 berada di kisaran Rp 4,45 juta per tahun. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp 46,65 juta per kapita pada 2025.
Kenaikan itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup besar selama lebih dari dua dekade perjalanan Sulbar. Namun, SDK mengingatkan agar pertumbuhan tersebut tidak hanya berhenti sebagai angka dalam indikator ekonomi, tetapi harus benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukanlah pilihan akhir,” kata SDK dalam pidatonya pada peringatan Hari Jadi ke-22 Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, sekaligus memperbesar kesempatan masyarakat untuk hidup layak.
Karena itu, SDK menekankan pentingnya melihat sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak terhadap masyarakat. Termasuk mengukur apakah pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta memperluas kesempatan bagi generasi muda.
“Pada usia ke-22 ini, kita patut menunjukkan secara jujur seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Seberapa luas kesempatan yang ditemukan oleh generasi muda,” ujarnya.
SDK juga menyebut angka kemiskinan Sulbar kini berada di sekitar 10 persen dan menjadi salah satu capaian penting dalam pembangunan provinsi. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar karena lebih dari 148 ribu masyarakat masih membutuhkan intervensi dan kehadiran pemerintah.
“Di balik angka itu, masih ada 148.000 lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu, pekerjaan kita belum selesai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus menjalankan sejumlah program untuk menekan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, bantuan pangan, bantuan unit usaha produktif senilai Rp7,6 miliar, hingga pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta bantuan listrik murah sekitar Rp2,1 miliar. (*)
