Mamuju, Mesakada.com — Nasib oknum anggota Polri berinisial E yang diduga menganiaya dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan pemandu lagu atau Ladies Companion (LC) di Mamuju, kini berujung di tahanan. E telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju. Ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju sejak 6 November 2026.
Kasus yang menyeret anggota Polri tersebut kini diproses melalui dua jalur, yakni pidana dan kode etik profesi Polri. Artinya, E tidak hanya menghadapi ancaman hukuman pidana, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran etik sebagai anggota kepolisian.
Perkara ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR tertanggal 28 Oktober 2026. Setelah menerima laporan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Propam Polresta Mamuju lebih dahulu mengamankan E untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Ia ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan awal perkara etik.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik Unit PPA menggelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh, status penanganan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan E ditetapkan sebagai tersangka.
Sehari kemudian, 6 November 2026, E diserahkan untuk penanganan pidana oleh penyidik Unit PPA dan langsung ditahan di Rutan Polresta Mamuju. Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum pada 9 November 2026.
Berkas perkara tersebut dijadwalkan dikirim ke JPU untuk tahap pertama pada 16 November 2026.
Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Memo Ardian menegaskan, Kapolda Sulbar telah menginstruksikan agar setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana diproses tanpa perlakuan istimewa.
“Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol Memo.
Sementara untuk proses etik, pemberkasan lanjutan direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21. Proses tersebut akan dilengkapi saran hukum dari Bidkum Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam perkara pidana ini, E disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal tersebut memiliki ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun.
Polda Sulbar memastikan penanganan perkara akan terus dikawal. Meski demikian, kepolisian menyatakan tetap memperhatikan hak-hak korban dan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. (*)
