PERTANYAAN salah satu peserta dalam sesi diskusi pada Mamuju Heritage Forum, di Atrium Mall Matos Mamuju, Sabtu 11 Juli 2026, menyentak kesadaranku. Bukan pertanyaan retorisatau filosofis, melainan pertanyaan reflektif dan historis yang jarang diajukan secara terbuka.
Pokok pertanyaan begini: “Mengapa peringatan Hari Jadi Mamuju sangat Mamuju-Sentris, sementara Tapalang, Kalumpang, Bonehau, dan beberapa toponim tua penyangga utama Kabupaten Mamuju tak pernah mendapat ruang setara dalam narasi resmi pemerintah?”
Kutelaah pertanyaan itu dengan hati-hati; jika yang diperingati adalah Hari Jadi Kerajaan Mamuju, dan yang memperingati adalah perangkat Kerajaan Mamuju, maka secara historis Tapalang dan Kalumpang memang bukan bagian dari peristiwa tersebut. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika yang memperingati bukan perangkat Kerajaan Mamuju melainkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.
Di titik ini pertanyaan tersebut tak bisa dipandang sekadar soal seremonial, itu menyangkut cara pemerintah daerah mengelola sejarah, identitas, dan menditribusikan keadilan simbolik bagi seluruh daerah yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahannya.
Bahwa secara historis, Mamuju memang merupakan sebuah kerajaan (zelfbestuur) yang memiliki wilayah, elite politik, dan garis dinasti tersendiri pada masa pra-kolonial maupun masa kolonial. Tapalang, Kalumpang, termasuk Padang, juga merupakan entitas politik yang berdiri sendiri dengan sejarahnya, wilayah adat, serta struktur sosial yang berbeda.
Dalam berbagai arsip kolonial awal abad ke-20, pemerintah India Belanda memosisikan Mamuju, Tapalang, dan Kalumpang sebagai satuan pemerintahan swapraja yang berbeda. Bahkan dalam penyusunan administrasi Afdeling Mandar, ketiga wilayah tersebut dicatat sebagai kerajaan yang memiliki pemerintahan masing-masing, bukan sebagai bagian dari Kerajaan Mamuju.
Beda Kerajaan beda pula Kabupaten yang merupakan konstruksi administratif modern yang dibentuk oleh negara dan mencakup seluruh wilayah dalam batas hukumnya. Di dalam Kabupaten Mamuju terdapat masyarakat Mamuju, Tapalang, Kalumpang, Simboro, Padang, dan wilayah-wilayah lain yang memiliki sejarah masing-masing dan layak mendapat ruang setara dalam narasi resmi pemerintah.
Oleh itu, ketika Pemkab Mamuju menggunakan APBD—uang publik milik seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju—untuk memperingati satu sejarah kerajaan tertentu, muncul ruang untuk menggugat, terutama pada soal representasi sejarah.
Tapalang bukan sekadar kecamatan administratif. Ia merupakan Wilayah Pemerintahan Adat (Kamaradika-ang) atau kerajaan dalam sebutan lain yang memiliki sejarah politik dan jaringan perdagangan sendiri di pantai barat Sulawesi. Demikian pula Kalumpang, menyimpan jejak peradaban jauh lebih tua. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Kalumpang merupakan salah satu pusat budaya Neolitik terpenting di Sulawesi bahkan Nusantara dengan tinggalan gerabah, beliung batu, manik-manik, serta tradisi megalitik yang menjadi rujukan penting dalam kajian migrasi Austronesia.
Ironisnya, kekayaan sejarah tersebut hampir tidak pernah hadir dalam narasi resmi setiap peringatan Hari Jadi Mamuju yang diselenggarakan pemerintah. Peringatan hari jadi Mamuju seolah-olah hadir sebagai politik memori. Negara memilih apa yang harus diingat sekaligus menentukan apa yang perlahan harus dilupakan.
