Jakarta, Mesakada.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, langkah itu menjadi kunci agar belanja daerah lebih tepat sasaran dan tidak dihabiskan untuk program yang tidak mendesak.
Ia mengingatkan gubernur, bupati, dan wali kota agar memahami langsung pengelolaan keuangan daerah serta tidak sepenuhnya bergantung pada usulan birokrasi di bawahnya.
“Jadi kalau untuk tahun 2027, saya tetap mendorong kepala daerah melakukan efisiensi,” kata Tito, dikutip, Senin (3/8/2026).
Ia bahkan meminta kepala daerah tidak mudah menerima begitu saja usulan anggaran dari sekretaris daerah, Bappeda, bagian keuangan, maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, dan juga OPD yang bikin macam-macam program yang enggak perlu,” tegasnya.
Tito juga menegaskan pemerintah pusat tidak akan serta-merta mengabulkan permintaan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap daerah yang mengajukan tambahan anggaran akan terlebih dahulu diperiksa sejauh mana upaya efisiensi telah dilakukan.
“Kalau ada yang menyatakan, ‘Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang’, fine, kita akan turun. Efisiensi sudah dilakukan atau belum, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan,” ujarnya.
Kemendagri, lanjut Tito, akan menurunkan tim untuk mengaudit pemerintah daerah yang meminta tambahan DAU. Audit dilakukan guna memastikan daerah benar-benar telah mengoptimalkan anggaran sebelum meminta dukungan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tito mengaku masih menemukan banyak pemborosan dalam pengelolaan APBD. Pemborosan tersebut antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan, perjalanan dinas, hingga belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan.
“Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan cukup dengan Zoom Meeting. Pemeliharaan juga dibuat tinggi, padahal enggak segitu,” katanya.
Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah lebih cermat membedah setiap pos anggaran agar APBD benar-benar digunakan untuk program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan untuk belanja yang tidak produktif. (*)
