Mamuju, Mesakada.com – Posisi strategis Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar mulai mendapat sorotan publik. Jabatan ini dinilai krusial dalam proses konsolidasi birokrasi di masa awal kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga.
Sejauh ini, jabatan Sekprov Sulbar masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh), semenjak pensiunnya mantan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada 15 November 2024, lalu.
SDK mengungkapkan bahwa penunjukan sekprov kini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau sekda tinggal izin dari mendagri. Saya tidak tahu siapa yang mendaftar. Itu open job. Intinya saya tidak suruh kamu mendaftar, saya juga tidak larang kamu mendaftar,” kata SDK saat ditemui di kantor gubernur, Selasa 27 Maret.
Pernyataan SDK menyiratkan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka. Kursi Sekprov kerap menjadi incaran karena memiliki posisi sentral dalam menggerakkan mesin pemerintahan di daerah.
Penunjukan figur yang tepat sudah menjadi keharusan dalam menjaga stabilitas birokrasi dan arah kebijakan di Sulbar.
Selain kursi sekprov, Pemprov Sulbar juga sedang melakukan penataan ulang jajaran pejabat eselon II. Proses job fit telah dirampungkan, dan nama-nama calon pejabat yang lolos seleksi tengah menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri.
“Sudah selesai job fitnya, satu dua hari hasilnya dikirim ke BKN, setelah itu minta persetujuan Kemendagri, lalu itu kita lantik. Tidak sampai 20 orang pejabat,” ujar SDK.
Dengan struktur birokrasi baru yang sedang disusun ini, SDK tampaknya ingin membangun pondasi pemerintahan yang lebih solid dan efektif. (*)
