“Pembangunan ini diharapkan mampu mendorong mobilitas hasil pertanian dan perikanan dari daerah pelosok menuju pusat-pusat distribusi,” lanjut Rachmad.
Namun, tidak semua usulan pembangunan jalan bisa langsung direalisasikan. Menurutnya, hanya enam ruas jalan provinsi yang dapat diakomodasi melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan PFID yang dikoordinasikan pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat komunikasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten menjadi krusial. Dalam Forum Bupati se-Sulbar, masing-masing kepala daerah menyampaikan kebutuhan spesifik wilayah mereka.
“Kabupaten Mamuju, misalnya, mengusulkan alokasi dana sebesar Rp 50 miliar untuk perbaikan jalan di berbagai titik prioritas,” jelasnya.
Polman juga mengajukan anggaran Rp 6,74 miliar untuk pembenahan ruas Mapilli–Matangnga dan Mapilli–Piriang. Sementara Majene mengusulkan Rp 20 miliar untuk peningkatan ruas Lombongan dan Pallang–Batas Tibung.
Mamuju Tengah mengalokasikan Rp 6 miliar untuk peningkatan ruas Tobadak II–VIII. Mamasa mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk perbaikan ruas Nosu–Pana sepanjang 12 kilometer. Di sisi utara, Pasangkayu mengusulkan Rp 577,5 juta untuk perbaikan akses menuju Pelabuhan Pasangkayu.
