Mamuju, Mesakada.com — Kondisi jalan di Kabupaten Mamasa masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyebut, jalan dalam kondisi mantap di wilayahnya baru sekitar 30 persen.
Pemkab Mamasa menargetkan kondisi tersebut dapat meningkat menjadi 60 hingga 70 persen dalam tiga tahun ke depan. Target itu dinilai membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah kabupaten bersama Pemprov Sulbar.
“Ya, hari ini kita baru dalam posisi 30 persen jalan kita yang mantap. Jadi, kita berharap bahwa dalam sisa tiga tahun ini kita bisa menaikkannya menjadi 60 sampai 70 persen,” kata Welem, saat mengadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Sulbar, di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Welem mengatakan, peningkatan kualitas jalan, khususnya ruas jalan provinsi di Mamasa, menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Ia berharap Pemprov Sulbar memberikan perhatian lebih terhadap ruas-ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Mamasa.
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan konektivitas dan aktivitas masyarakat. Karena itu, percepatan perbaikan jalan membutuhkan kerja bersama antara Pemkab Mamasa dan Pemprov Sulbar.
“Kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sehingga masyarakat kita semakin merasakan hadirnya negara,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Welem juga meminta penguatan kolaborasi dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Mamasa.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar pada 2026 meningkatkan anggaran untuk peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur menjadi sekitar Rp200 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta irigasi.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dalam amanat HUT ke-22 Sulbar menyebut anggaran tersebut meningkat dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.
Peningkatan anggaran itu menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah, termasuk mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. (*)
