Mamuju, Mesakada.com – Isu jual beli jabatan mencuat di lingkungan Pemprov Sulbar. Tak hanya praktik sogok menyogok, bahkan isu “jalur belakang” melalui keluarga Gubernur dan Wakil Gubernur ikut berembus di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Isu itu muncul di awal pemerintahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga. Terutama saat rencana mutasi perdana yang akan dilakukan SDK-Salim, dalam pemerintahannya.
Menanggapi isu tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa posisi jabatan dan kenaikan jabatan hanya ditentukan oleh kinerja dan kompetensi, bukan karena lobi-lobi maupun kedekatan personal.
“Anda mau naik dari eselon IV ke eselon III, atau dari eselon III ke eselon II, itu berdasarkan kinerja dan kemampuan. Jangan coba-coba menyogok gubernur atau wakil gubernur,” tegas SDK, dalam pernyataan, Jumat 25 April.
SDK juga menyinggung praktik mendekati keluarga kepala daerah untuk mendapatkan posisi strategis. Ia menepis tegas dugaan keterlibatan keluarganya dalam urusan pemerintahan.
“Kalau tidak bisa tembus lewat gubernur, jangan cari jalan lewat istrinya. Istri saya tidak urus pemerintahan. Anak saya juga seorang pejabat, tapi tidak usah bawa-bawa dia ke dalam urusan ini,” katanya.
Menurut SDK, ASN yang ingin meraih jabatan seharusnya fokus pada peningkatan kualitas diri. “Cukup Anda punya kemampuan, kinerja, etika yang baik, dan loyalitas. Itu sudah cukup untuk naik jabatan,” ujarnya.
Senada dengan SDK, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga tak menampi jika isu-isu seperti itu sudah mulai berdengung di lingkup Pemprov Sulbar.
Ia pun ikut memperingatkan kepada seluruh ASN agar tidak tergoda bermain kotor demi jabatan.
“Pernyataan ini untuk menjawab isu-isu yang mulai berkembang di internal Pemprov Sulbar. Ini langkah preventif. Jangan coba-coba, karena risikonya besar,” kata Salim.
Ia menegaskan, Pemprov Sulbar tidak akan mentolerir praktik tidak sehat dalam sistem birokrasi. Integritas dan profesionalisme harus menjadi pondasi dalam pengembangan karier ASN di Pemprov Sulbar. (*).
