Mamuju, Mesakada.com — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyimpan harta karun ekonomi biru yang belum tergarap maksimal. Dari total potensi lahan budidaya rumput laut seluas 5.706 hektare, baru sekitar 1.951 hektare yang dimanfaatkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, saat menjadi panelis dalam kegiatan Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Annual Meeting 2026 di UNHAS Hotel & Convention, Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (21/7/2026). Menurut dia, kondisi ini menjadi peluang besar bagi investor untuk mengembangkan industri rumput laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Safaruddin memaparkan potensi budidaya rumput laut Sulbar yang tersebar di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, hingga Mamuju Tengah. Namun, lebih dari 3.700 hektare lahan potensial masih belum dimanfaatkan.
Menurutnya, Pemprov Sulbar terus menyiapkan berbagai langkah agar potensi tersebut mampu menarik investasi. Di antaranya melalui penguatan regulasi, pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha, hingga pendampingan teknis kepada masyarakat melalui penyuluh perikanan.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang tepat, mulai dari aspek teknis budidaya, peningkatan kualitas, hingga akses pasar. Pemerintah hadir untuk menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya industri rumput laut,” kata Safaruddin.
Ia mengakui, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi pembudidaya adalah kualitas hasil produksi yang belum konsisten. Keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan budidaya menyebabkan sebagian hasil panen belum memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan pembeli.
“Kualitas rumput laut masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kondisi, hasil produksi belum memenuhi standar sehingga terkadang mengalami kendala saat dipasarkan kepada perusahaan pembeli,” katanya.
Selain persoalan kualitas, Safaruddin menilai belum hadirnya industri pengolahan rumput laut di Sulawesi Barat membuat nilai tambah komoditas tersebut belum dinikmati secara optimal. Selama ini, rumput laut masih banyak dipasarkan sebagai bahan baku tanpa proses hilirisasi di daerah.
Karena itu, DKP Sulbar mendorong hadirnya investasi di sektor industri pengolahan agar rumput laut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
“Misi utama saya bukan hanya menggambarkan potensi yang dimiliki Sulawesi Barat, tetapi juga berusaha menawarkan peluang investasi kepada para investor agar potensi rumput laut ini dapat dikembangkan menjadi industri yang memberikan manfaat luas,” tegasnya.
Safaruddin berharap forum PAIR Annual Meeting 2026 menjadi momentum memperkenalkan potensi ekonomi biru Sulawesi Barat kepada mitra nasional maupun internasional, sehingga investasi di sektor kelautan dan perikanan dapat terus tumbuh dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. (*)
