Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyoroti maraknya aksi penolakan terhadap pengusaha, khususnya di sektor pertambangan yang telah mengantongi izin resmi.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di Sulbar dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Salah satu yang disoroti adalah kapal milik perusahaan tambang di Karossa, Mamuju Tengah (Mateng) yang ditolak masyarakat.
“Banyak sekali demo. Pengusaha butuh kepastian. Saya tahu banyak pengusaha yang lebih dari satu tahun mengurus izin, setelah izin didapat, ada kontrak dengan pihak lain, tetapi mereka tetap tidak bisa bekerja karena gangguan dari masyarakat,” kata SDK, Jumat 7 Maret 2025.
Ia menegaskan bahwa ketika izin sudah dikeluarkan, seharusnya ada jaminan hukum bagi pengusaha untuk beroperasi tanpa hambatan. Jika tidak, citra Sulbar di mata dunia usaha akan memburuk.
“Akhirnya daerah ini menjadi daerah yang buruk di dunia usaha. Kalau sudah begitu, daerah ini bisa tenggelam,” ujarnya.
Selain itu, SDK juga menyoroti sektor perdagangan dan UMKM yang mengalami tantangan berat, terutama di kalangan pedagang pakaian akibat maraknya sistem jual beli daring. Hal ini menyebabkan banyak kios di pasar tutup dan harga ruko anjlok drastis.
“Dua tiga tahun lalu harga ruko bisa Rp 900 juta, sekarang hanya Rp 500-600 juta. Terjadi deflasi terhadap harga ruko. Deflasi di suatu daerah jangan dibanggakan, itu tanda kemunduran ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini berakar dari minimnya investasi yang berdampak pada lesunya produksi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor agar perekonomian Sulbar dapat kembali bergairah.
“Kalau saya gubernur dan saya keluarkan izin, itu harga diri saya sebagai gubernur. Perhatikan betul pertanggungjawabannya,” pungkasnya (*)
