Jakarta, Mesakada.com – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) telah menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Sulbar terkait bantuan stimulan rumah rusak tahap II akibat gempa bumi 6,2 magnitudo, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayor Jenderal TNI Suharyanto.
Kepastian itu disampaikan usai SDK melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Selasa 6 Mei, di Jakarta.
“Tentang BNPB saya tadi ketemu langsung dengan kepala badan, sestama dan para deputi. Saya ajukan beberapa hal dan beliau-beliau sambut baik dan beri petunjuk ke saya. Saya tidak bisa janjikan apapun tentang tahap dua karena ini bukan kewenangan saya. Jangan jadi janji atau fitnah, cukup saya hadir sendiri dan menyampaikan,” kata SDK.
Pertemuan ini menjadi bagian dari lawatan intensif gubernur ke sejumlah kementerian dan lembaga, dalam rangka mendorong percepatan dukungan pusat untuk Sulbar.
“Gubernur telah menyampaikan aspirasi Pemerintah Mamuju dan Majene serta masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi 2021. Itu ditanyakan langsung kepada Kepala BNPB,” ujar Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang terus mendampingi gubernur.
Menurut Junda, Kepala BNPB langsung merespon dengan meminta Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi memberi penjelasan.
“Jawaban deputi bahwa penanganan rumah rusak tahap dua, insya Allah akan diperhatikan dan didukung. Jawaban itu disetujui langsung Kepala BNPB,” sebut Junda.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar diminta segera menyusun dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rencana Pembangunan (R3P).
“Kita diminta masukkan paling lambat Mei 2025, sehingga bulan Juli sudah bisa diusulkan. BNPB janjikan kita, insya Allah, akan dibantu,” lanjutnya.
Namun, ia mengingatkan, desain usulan bantuan kemungkinan akan diperbarui dan diverifikasi ulang. “Kategori rusak berat akan lebih diprioritaskan,” katanya.
Junda menambahkan, setibanya di Sulbar, Gubernur akan segera memimpin rapat penyusunan R3P. “Hari Sabtu kita agendakan rapat itu. Gubernur ingin semuanya bergerak cepat,” ujarnya.
Junda menceritakan, bahwa pertemuan dengan BNPB awalnya dijadwalkan secara virtual, namun karena agenda gubernur dengan para pengusaha sawit selesai lebih cepat, SDK memutuskan hadir langsung di kantor BNPB.
“Kita disambut sangat baik dan mendapat apresiasi karena Gubernur hadir langsung. Gubernur juga melaporkan progres penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 21 miliar yang telah memasuki tahap penunjukan pihak ketiga dan akan dieksekusi akhir Mei 2025,” beber Junda.
Tak hanya bantuan rumah, Gubernur juga mengusulkan pembangunan jembatan di Tommo serta pemulihan jaringan air bersih PDAM Tirta Manakarra yang rusak akibat banjir dan longsor.
Menurut dia, BNPB telah memberi sinyal positif untuk dua usulan lanjutan tadi, asalkan pembangunan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi diselesaikan sesuai jadwal.
“Kita diminta masukkan lagi proposal awal 2026. Syaratnya, pembangunan yang sekarang tidak boleh lewat tahun ini,” tandasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, BNPB juga menghibahkan satu unit mobil rescue dan satu truk serba guna. “Awalnya kita minta mobil dapur lapangan, tapi katanya terlalu kecil, jadi diganti dengan mobil serba guna. Ini jadi bonus dari kehadiran langsung gubernur,” ujar Junda.
Lawatan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Jakarta, kata Junda, memang difokuskan untuk mengejar komitmen pusat. “Sejak kemarin, sudah ke Menteri Transmigrasi, Menteri PU, lalu pengusaha soal optimalisasi pajak, hari ini ke BNPB, besok ke KKP. Gubernur ingin gerak cepat,” pungkasnya. (*)
