Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), akhirnya angkat bicara terkait polemik kebijakan mutasi dan pembebasan jabatan (nonjob) yang menuai sorotan.
Dalam klarifikasinya, SDK menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melakukan perubahan menyeluruh dalam birokrasi di Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan mental dan kinerja aparatur.
Ia menekankan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah dalam kepemimpinan, selama bertujuan mendorong perbaikan kinerja.
“Setiap pemimpin melakukan perubahan. Yang tidak bisa berubah ya kita ganti. Bukan berarti kita tidak suka, ndak. i like,” kata SDK.
Menurutnya, selama ini berbagai indikator kinerja daerah masih belum optimal. Ia mencontohkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai masih rendah.
“Tapi kita ingin ada perubahan, ada perubahan mental, ada perubahan kinerja. Kita tahu bahwa selama ini Sulawesi Barat itu target-targetnya hampir tidak tercapai. Baik MCP-nya selalu rendah, semuanya, sakipnya rendah semua,” jelasnya.
SDK juga menyebut, tanpa perubahan, kondisi birokrasi akan stagnan.
“Nah kalau ini tidak diganti, tidak dilakukan perubahan terhadap kondisi pegawai di Sulawesi Barat. Ya begitu aja, selesai. Saya juga ya tidur saja. Karena kita menyerah pada situasi yang lain,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan nonjob juga dipengaruhi oleh perampingan struktur organisasi perangkat daerah, dari 42 menjadi 36 lembaga, yang berdampak pada berkurangnya jabatan struktural.
“Karena memang juga harus ada yang nonjob. Kenapa? Karena jabatan tidak cukup. Karena perampingan-kan,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak jabatan eselon yang hilang akibat kebijakan tersebut.
“Ada yang hilang jabatannya. Hilang jabatannya masih menjabatkan susah. Perampingan dirampingkan dari 42 lembaga menjadi 36. Nah demikian banyaknya eselom 2-nya aja hilang, isolon 3-nya juga hilang,” terangnya.
Menanggapi langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN), SDK menyatakan tidak akan mengubah keputusan yang telah diambil.
“Jadi kalau pihak BKN mau sokdown kita silahkan saja. Kalau sudah kita jalan, jalan. Tidak akan mungkin saya kembalikan lagi yang saya sudah lantik,” tegasnya.
Bahkan, ia menekankan sikapnya dengan pernyataan yang sangat kuat.
“Walaupun runtuh ini, langit ini. Tidak mungkin saya akan kembalikan yang sudah saya lantik tidak akan mungkin,” ucapnya.
SDK juga mengklaim, perubahan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif, terutama pada indikator makro daerah.
“Karena memang kita sudah menilai platform. Akhirnya apa? Kita capai. Target pertumbuhan kita, kita capai,” katanya.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat kini telah melampaui rata-rata nasional, disertai penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Yang selama ini kita selalu dibawa pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita di atas. Kenapa? Karena ada perubahan. angka kemiskinan turun. Yang selama ini tidak pernah turun-turun. Bahkan bertambah. stanting juga begitu,” pungkasnya.
Melalui klarifikasi ini, SDK menegaskan bahwa kebijakan mutasi dan nonjob merupakan bagian dari strategi perubahan birokrasi yang tidak akan ditarik kembali, dengan penekanan kuat pada komitmen yang ia gambarkan lewat pernyataan “walaupun runtuh langit”.
