Polewali, Mesakada.com – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), mendapat sorotan setelah antrean pembeli justru didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara masyarakat kecil tampak kurang terlihat
Pantauan Mesakada.com di Gedung Gabungan Dinas Polman, Senin (21/9/2026), menunjukkan antrean pendaftar kupon belanja pangan bersubsidi banyak diisi ibu-ibu yang mengenakan pakaian dinas ASN. Kondisi tersebut terlihat sejak pagi. Para pegawai tampak mengantre untuk mendapatkan sejumlah komoditas pangan yang dijual dengan harga di bawah harga pasar.
Salah satu komoditas yang banyak diburu dalam kegiatan tersebut adalah cabai rawit. Komoditas ini menjadi perhatian karena harganya belakangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional. Selain cabai, GPM menyediakan sejumlah kebutuhan pangan, di antaranya beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang, serta berbagai jenis cabai.
Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Polman, Fitriani, tak menampik jika pegawai memang lebih banyak terlihat dalam pelaksanaan GPM. Menurut Fitriani, panitia tidak membatasi ASN untuk membeli komoditas pangan bersubsidi karena ASN juga merupakan bagian dari masyarakat.
“Sasaran utamanya memang masyarakat umum. Tapi di lapangan lebih banyak pegawai, mungkin karena faktor penyampaian informasi. Lagipula kami tidak membatasi, karena ASN juga masyarakat yang butuh pangan,” ujar Fitriani.
Ia menjelaskan, komoditas yang dijual dalam GPM mendapatkan subsidi pemerintah dengan kisaran 5 hingga 20 persen dari harga pasar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi.
Sorotan lain muncul dari pemilihan lokasi kegiatan. Gedung Gabungan Dinas berada di kawasan perkantoran yang aktivitasnya lebih banyak bersinggungan dengan pegawai dibandingkan masyarakat di kawasan permukiman.
Fitriani mengatakan, pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan agenda rapat daring bersama Gubernur Sulawesi Barat yang membutuhkan jaringan internet dan perangkat pendukung.
“Lokasi ini dipilih karena ada agenda zoom meeting dengan Gubernur Sulawesi Barat yang butuh perlengkapan dan sinyal kuat. Untuk kegiatan selanjutnya tanpa zoom, kami akan menyasar wilayah padat penduduk dan pemukiman warga yang daya belinya kurang,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menjadi catatan untuk pelaksanaan GPM berikutnya. Selain memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, pemilihan lokasi dan penyebaran informasi juga menjadi faktor penting agar program dapat menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Dengan demikian, keberhasilan GPM tidak hanya diukur dari ramainya antrean pembeli, tetapi juga dari sejauh mana pangan bersubsidi benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan. (*)
