Dukung Pemerataan di Sulbar, SDK Gubernur Pertama Alokasikan Rp 50 Miliar per Kabupaten

oleh -456 Dilihat

Mamuju, Mesakada.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sulbar, Gubernur Suhardi Duka (SDK) membuat terobosan kebijakan, alokasi dana Rp 50 miliar untuk setiap kabupaten.

Langkah ini tak hanya menandai babak baru dalam hubungan provinsi dan kabupaten, tapi juga mendapat sambutan hangat dari para kepala daerah.

Gubernur Sulbar, SDK mengatakan, alokasi anggaran ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kabupaten. Anggaran tersebut akan diserahkan di tahun 2026 mendatang. Dengan catatan, dana transfer ke daerah dari pusat berjalan lancer.

“Kalau dana transfer dari pusat, normal. Kalau tidak normal, maka tidak normal juga visi misi kita ini,” kata SDK, dalam Musrenbang Sulbar 2025 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 April.

Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Arsal Aras, menyebut kebijakan ini sebagai angin segar bagi pembangunan di daerah.

“Pertama kita tentu apresiasi Pak Gubernur membuka ruang selebar-lebarnya. Apalagi ini sudah menjanjikan dan meminta program sebanyak Rp 50 miliar. Ini menandakan bahwa memang provinsi itu sesungguhnya berada di Sulbar. Ini adalah perpanjangan pemerintah pusat,” ujar Arsal.

Menurut Arsal, selama ini bantuan provinsi ke kabupaten tergolong minim. Kini, dengan dana sebesar itu, ruang fiskal untuk membiayai program prioritas semakin terbuka. Di Mamuju Tengah, sebagian besar anggaran akan diarahkan untuk membuka akses jalan.

“Kami masih dominan ke infrastruktur jalan. Di sana kita ada akses pelebaran jalan dari Topoyo ke Patulana, termasuk beberapa ruas provinsi seperti jalan ke Tobadak 7, Tobadak 8, hingga ke Tommo. Ada juga akses di Salugatta,” jelasnya.

Meski jalan menjadi fokus utama, sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan juga turut mendapat porsi dalam rancangan pembangunan.

Wakil Bupati Mamasa, Sudirman menegaskan, baru di masa kepemimpinan SDK peran provinsi benar-benar dirasakan oleh daerah.

“Biasanya kami anggap provinsi ini seperti kabupaten ketujuh. Tapi sekarang, setelah masuknya Pak SDK, sudah terlihat peran provinsi sebagai penghubung dengan pemerintah pusat,” ucap Sudirman.

Mamasa yang masih bergulat dengan tantangan aksesibilitas, mengarahkan dana provinsi untuk membuka konektivitas antar wilayah. Pembangunan SMA baru di Kecamatan Tabang juga masuk dalam prioritas.

“Selama ini belum ada sekolah menengah di sana,” tambahnya.

Di sektor pariwisata, Pemkab Mamasa mengalokasikan sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung pengembangan objek wisata unggulan, termasuk akses jalan ke pemandian air panas Sarambu—satu-satunya di Sulbar.

UMKM pun tak luput dari perhatian. Bantuan untuk pelaku usaha akan disalurkan melalui dinas sosial dan koperindag provinsi.

“Kami sangat terbantu dengan bantuan ini. Ini akan merubah postur APBD Mamasa secara signifikan,” pungkas Sudirman. (*).

No More Posts Available.

No more pages to load.