Mamuju, Mesakada.com — Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2024-2029, bakal mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan orientasi itu bakal berlangsung di Jakarta, 7-11 Oktober, mendatang. Orientasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12 Tahun 2017 dan 2018, serta berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD.
Tujuan utama orientasi ini adalah memperkenalkan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu, juga bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan serta memperkuat integritas dan moralitas anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Munandar Wijaya menuturkan, saat ini pihaknya tengah membahas penyusunan tata tertib dan kode etik dewan. Sementara pembentukan fraksi sudah rampung.
“Orientasi tanggal 7-11 Oktober. Setelah itu kami kejar waktu untuk menyelesaikan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Penting karena Ranperda APBD 2025 belum dibahas karena faktor kelengkapan ini. Sehingga kami akan percepat,” ujar Munandar, Rabu (2/10/2024).
Saat ini, Munandar mengaku, DPRD Sulbar tengah menyusun tata tertib (tatib) dan kode etik dewan. Setelah itu, diilanjutkan studi banding ke sejumlah provinsi di Indonesia.
“Fraksi sudah selesai. Tatib dan kode etik sedang dibahas dan mungkin kami akan tindaklanjuti untuk melakukan studi banding, perbandingan dengan DPRD provinsi lain. Kami belum menentukan di mana tempatnya,” sebut Munandar,
Setelah itu, Munandar mengaku, DPRD Sulbar bakal membahas dan menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Termasuk seluruh komisi dan badan-badan lain yang ada di DPRD Sulbar. Seluruh kelengkapan dewan ditargetkan selesai Oktober 2024. Termasuk rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Sulbar defenitif.
“Saat ini untuk pimpinan defenitif, kami menunggu surat usulan dari PDI Perjuangan siapa yang diusulkan. Setelah itu kami agendakan paripurnanya,” tutup Munandar. (js)
