Mamuju, Mesakada.com – Kekerasan dan intimidasi yang menyertai konflik agraria dan penolakan tambang di Sulbar masih marak terjadi.
Mulai dari konflik sengketa lahan antara warga dengan perusahaan sawit, konflik horizontal hingga intimidasi warga penolak tambang di Mamuju Tengah (Mateng).
Situasi ini memunculkan desakan serius dari berbagai pihak. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menilai, eskalasi konflik yang kian memburuk menunjukkan bahwa persoalan agraria di Sulbar sudah memasuki status darurat.
“Ini bukti bahwa konflik agraria di Sulbar tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Pemerintah provinsi harus memprioritaskan perhatian dan tindakan nyata,” ujar Ketua PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, Senin 29 April.
Ia pun mendorong Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) sebagai upaya konkret dan transparan dalam menangani sengketa lahan antara rakyat dan korporasi.
Satgas ini, menurut dia, penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kekuatan modal.
“Investasi memang penting untuk kemajuan daerah, tetapi pengakuan dan perlindungan terhadap ruang hidup rakyat juga harus menjadi perhatian utama. Apalagi ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar,” sebut dia.
Tidak hanya itu, PMII Cabang Mamuju juga meminta DPRD Sulbar untuk lebih aktif dalam menyusun konsep penyelesaian konflik agraria yang berpihak kepada rakyat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan organisasi masyarakat sipil yang kompeten di bidang HAM, lingkungan, dan agraria.
Mereka menilai, penyelesaian konflik tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan keamanan atau negosiasi sepihak antara pemerintah dan investor. Transparansi, objektivitas, dan pendekatan humanis harus menjadi fondasi utama. (*)
