Mamuju, Mesakada.com — Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, memberi waktu sekitar satu bulan kepada seluruh perangkat daerah (PD) untuk menindaklanjuti hasil analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi program dan kegiatan nyata. Ia mengingatkan agar analisis gender tidak sekadar menjadi dokumen administratif tanpa pelaksanaan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Sutinah saat membuka rapat evaluasi pelaksanaan PUG yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis bagi para perencana perangkat daerah di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Sutinah menegaskan, setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan yang disusun telah mengakomodasi prinsip kesetaraan gender. Hasil analisis yang telah dibuat mesti diterjemahkan menjadi kegiatan konkret sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai analisisnya sudah dibuat, tetapi tidak ada program yang dilaksanakan. Padahal, keluaran yang kita harapkan adalah program atau kegiatan nyata,” tegasnya.
Untuk memastikan tindak lanjut berjalan, Sutinah meminta kepala perangkat daerah mengawal pelaksanaan bimbingan teknis selama dua hari tersebut. Para perencana diharapkan memahami cara mengintegrasikan PUG ke dalam program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah menyampaikan laporan mengenai langkah yang telah dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan setelah kegiatan tersebut. Dengan demikian, hasil bimbingan teknis dapat ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis.
Sutinah turut menekankan pentingnya penerapan PUG dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2027. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi program yang telah mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, perangkat daerah teknis diminta segera menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait kesetaraan gender. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program yang mendukung pengarusutamaan gender.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Mamuju, Masyita Syam, menjelaskan bahwa PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan serta program pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh prasyarat pelaksanaan PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya dan anggaran, alat analisis gender, data gender atau data terpilah, serta partisipasi masyarakat.
Dari 33 perangkat daerah di Kabupaten Mamuju, sebanyak 29 perangkat daerah telah melakukan analisis gender terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sementara itu, empat perangkat daerah lainnya masih perlu menyelesaikan analisis tersebut.
Masyita berharap bimbingan teknis ini dapat membantu perangkat daerah yang belum menuntaskan analisis gender sekaligus memperkuat pemahaman para perencana dalam menyusun program dan penganggaran yang responsif gender.
Ia juga mendorong setiap perangkat daerah melengkapi profil dinas dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan agar program yang dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
Melalui evaluasi dan bimbingan teknis ini, Pemkab Mamuju mendorong agar pengarusutamaan gender tidak hanya terpenuhi dalam dokumen perencanaan, tetapi juga tercermin dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Tindak lanjut dalam satu bulan ke depan akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana hasil analisis tersebut diterjemahkan menjadi program nyata. (*)
