Mamuju, Mesakada.com – Pemkab Mamuju memperkuat sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (PERLINSOS) dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dibahas dalam Sosialisasi Agen Perlindungan Sosial (PERLINSOS).
Kegiatan itu diikuti 34 perwakilan perangkat daerah, camat, serta koordinator pendamping program sosial. Digitalisasi didorong untuk memperbaiki mekanisme penargetan bantuan agar anggaran perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Sekretaris Daerah Mamuju, Suaib mengatakan, integrasi data menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelayanan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
“Digitalisasi bansos bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, sementara pemerintah daerah dan pusat memiliki mekanisme penargetan serta pengelolaan data yang terintegrasi untuk memastikan anggaran perlindungan sosial tepat sasaran,” kata Suaib, di Ruang RAPIM Lantai 1 Kantor Bupati Mamuju, Rabu (7/10/2026).
Salah satu instrumen yang diperkenalkan yakni Agen PERLINSOS. Skema ini memungkinkan masyarakat, aparatur desa, dan pendamping sosial membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain masyarakat miskin, lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Peran agen diharapkan dapat menjembatani warga dengan sistem layanan perlindungan sosial berbasis digital.
Selain itu, Pemkab Mamuju mendorong percepatan aktivasi IKD. Identitas digital tersebut diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi data kependudukan dalam pelayanan sosial.
Sosialisasi melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfosip, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKPP, camat, serta pendamping PKH, TKSK dan Tagana.
Digitalisasi bansos tidak hanya berkaitan dengan pemindahan layanan ke sistem elektronik. Pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat yang paling membutuhkan tidak tertinggal akibat keterbatasan akses maupun literasi digital.
Karena itu, keberadaan agen dan pendamping menjadi penting untuk memastikan digitalisasi perlindungan sosial tetap menjangkau masyarakat rentan sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran. (*)





