Mamuju, Mesakada.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar bakal dibuat sibuk hingga pertengahan Mei 2025. Mereka bakal melototi laporan keuangan tahun 2024, di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.
Laporan keuangan yang diaudit itu merupakan laporan keuangan dari kegiatan yang dijalankan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, beberapa waktu lalu.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Frider Sinaga telah melakukan pertemuan dengan Wagub Sulbar , Salim S Mengga, di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 10 April 2025.
Frider Sinaga menjelaskan, proses pemeriksaan dilakukan setelah Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyerahkan LKPD Sulbar 2024 beberapa waktu lalu.
“Kita setelah menerima laporan keuangan dari Pemprov Sulbar, memang kita akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Nah, itu tujuan pertemuan hari ini,” ungkap Frider.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan hari ini. Adapun komponen yang akan diperiksa berupa realisasi anggaran. Baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga.
“Kemudian di neraca akan kita audit, ada di situ aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari misalnya kendaraan bermotor, kemudian inventaris lain seperti rumah dinas,” ungkapnya.
Inspektur Inspektorat Sulbar, M Natsir mengungkapkan, pertemuan itu merupakan awal dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulbar tahun anggaran 2024 yan akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulbar.
“Ini akan menentukan kinerja pemerintah daerah yang nanti oleh BPK akan ditetapkan apakah opini kita tahun ini tetap mampu mempertahankan WTP atau bagaimana. Ini yang harus kita jalani dan harus kita penuhi,” kata M Natsir, saat diwawancarai usai rapat.
Ia pun berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan menyiapkan seluruh data, dokumen, serta informasi kegiatan dan program selama tahun anggaran 2024.
“Jadi, tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan, tidak ada lagi hal yang nanti akan mengakibatkan penilaian BPK kita tidak patuh,” ujarnya. (*)
