Mamuju, Mesakada.com – Siang itu, di sebuah ruangan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, duduk di balik meja pertemuan. Ekspresinya tenang, namun kata-katanya tegas. Ia menjelaskan satu per satu perihal kebijakan efisiensi anggaran yang ramai diperbincangkan.
“Kebijakan ini merupakan efisiensi atau penghematan. Bukan pemangkasan. Kalau pemangkasan itu misalnya dari anggaran 100 dipangkas 10, jadi 90. Ini penghematan, jadi uangnya tetap masih ada di situ,” ujarnya, Rabu, 5 Februari 2025.
Alokasi APBN 2025 untuk Sulbar masih tetap di angka Rp 10,55 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,56 triliun mengalir ke satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 6,99 triliun masuk ke pemerintah daerah melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp 1,24 triliun, diikuti kepolisian dengan Rp 580 miliar. Namun, Tjahjo mengungkapkan bahwa efisiensi tetap harus dilakukan, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak.
“Kami belum tahu apa saja yang akan diefisienkan dari K/L di Sulbar. Sebab saat ini masih dalam proses identifikasi. Tentunya kebijakan masing-masing kementerian berbeda,” katanya.
Kebijakan efisiensi yang dilakukan saat ini hanya memblokir setiap kegiatan atau program yang dinilai tidak prioritas dan tidak mendesak. Saat ini, seluruh pimpinan K/L diminta melakukan identifikasi rencana mengefisiensikan program dan kegiatan apa saja.
“Setelah diidentifikasi hasilnya itu dikomunikasikan dengan DPR sesuai komisi masing-masing K/L. Setelah itu diusulkan untuk direvisi. Batasan waktunya sampai 14 Februari. Saat ini masih dalam proses identifikasi. Jadi kami belum tahu apa-apa saja yang diefisienkan dari K/L di Sulbar. Sebab saat ini masih proses identifikasi. Tentunya kebijakan masing-masing kementerian berbeda,” ungkapnya.
Tjahjo juga menyoroti ketergantungan fiskal Sulbar terhadap APBN yang mencapai 84 persen. Menurutnya, investasi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan ini.
“Bagaimana menarik investor ke Sulbar? Karena IRBI kita peringkat satu. Investor pasti akan berpikir. Kita harus sinergi antara OPD dengan K/L,” katanya.
Ada 16 pos anggaran yang masuk daftar efisiensi, termasuk belanja ATK, sewa gedung, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Namun, dua hal tetap tak tersentuh: belanja pegawai dan bantuan sosial.
“Kalau kepentingan belanja pegawai bagi ASN di daerah tetap aman,” tegas Bekti Wicaksono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulbar. (*)
