Mamuju, Mesakada.com — “Saya tidak pernah melapor karena tidak ada uang dan biaya ke Gowa, karena kami orang kurang mampu,” kata Nursanti, orang tua korban, begitu menceritakan soal apa yang dialami anaknya.
Ia menceritakan kisah anaknya yang pernah mondok di Panti Asuhan Nurul Fatimah, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Namun, di balik nama panti yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tersimpan dugaan praktik penipuan, penyalahgunaan dokumen, bahkan pemaksaan pernikahan terhadap anak panti.
Kasus ini mencuat ketika ia menyadari bahwa anaknya, yang merupakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), masih terdaftar sebagai penerima bansos sembako. Namun, ia sudah tidak menerima sejak 2023.
Yang lebih mengejutkan, bantuan sosial lainnya, termasuk Bansos YAPI yang seharusnya diterima anaknya pada November-Desember 2024, tak pernah sampai ke tangannya.
Kecurigaan pun muncul. Anaknya, yang kabur dari panti setelah dipaksa menikah, mendapati bahwa ijazah asli dan akta lahirnya masih ditahan pihak panti. Saat dicek di kantor POS Indonesia, bantuan sosial yang seharusnya ia terima ternyata dicairkan di Kabupaten Gowa, bukan di daerah asalnya.
“Foto yang ditampilkan pihak POS bukan anak saya, tapi anak lain yang didampingi seorang ibu, yang saya duga pengelola panti,” ujar Nursanti, yang tinggal di Lingkungan Danga, Kelurahan Mamunyu, Mamuju, Rabu 5 Maret.
Dugaan penipuan ini semakin kuat karena dokumen anaknya, seperti akta lahir, ijazah, dan kartu keluarga dipakai untuk mencairkan bantuan tanpa sepengetahuannya.
Tak hanya itu, panti juga diduga pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak di dalamnya. Selain dipaksa menikah, beberapa anak bahkan mengalami persalinan secara ilegal. Namun, keterbatasan ekonomi membuat ibu ini tak bisa berbuat banyak.
Kasus ini menjadi gambaran bagaimana anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi korban eksploitasi. Kini, harapan ibu itu hanya satu: keadilan untuk anaknya dan anak-anak lain yang mengalami nasib serupa. (*)
