Sulfiah menjelaskan, RSUD Mamuju memiliki 202 tenaga non-ASN BLUD. Sebagian sudah terdata di BKN, namun yang direkrut setelah 2021 banyak yang belum tercatat. Ia berharap seluruh non-ASN bisa diakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu.
“Untuk penggajian relatif aman karena bersumber dari jasa pelayanan. Kami juga berharap semua non-ASN bisa diangkat PPPK paruh waktu agar status mereka lebih jelas,” tambahnya.
Dari sektor pendidikan, Kepala Bidang Disdikpora Mamuju, Supratman, menyebut pihaknya telah mengajukan ribuan tenaga kependidikan ke BKPP. “Semua tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sudah diusulkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPP Mamuju, Hasriadi, menegaskan bahwa persoalan ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran.
“Ini bukan soal prioritas, tapi anggaran. Kami akan rapat menindaklanjuti tuntutan ini, insyaallah Senin ada hasil,” jelasnya.
Terkait peluang pengusulan nakes, Hasriadi menyebut masih menunggu hasil rapat lanjutan. “Pengusulannya memang sejak 25 Agustus kemarin, tapi kami tetap berupaya,” tandasnya. (*)
