Mamuju, Mesakada.com — Rasio elektrifikasi di Sulbar masih menjadi yang terendah di kawasan regional Sulawesi. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi PLN di Sulbar baru mencapai 90,94 persen. Angka itu menggambarkan masih terdapat 34.990 rumah tangga yang belum memiliki sambungan kWh meter PLN.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat Sulbar yang belum menikmati akses listrik dari PLN. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar pun terus mendorong percepatan program ketenagalistrikan untuk mengejar target elektrifikasi nasional.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil mengatakan, masih rendahnya rasio elektrifikasi Sulbar membutuhkan percepatan dan terobosan, termasuk dengan mengoptimalkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM.
Ia mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Sulbar segera menyampaikan usulan BPBL kepada Dinas ESDM sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Pasalnya, dari 684 desa yang ada di Sulbar, baru 250 desa yang telah menyampaikan usulan BPBL. Artinya, masih terdapat ratusan desa yang perlu didorong untuk mengusulkan warganya yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan listrik gratis.
“Kami membuka lebar pintu koordinasi bagi seluruh pemerintah desa dan kelurahan. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin cepat kita dapat memproses dan mengadvokasi ke Kementerian ESDM agar bantuan dapat segera terealisasi,” ujar Qamaruddin, di Kantor PLN UP2K Sulbar, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, percepatan elektrifikasi perlu dilakukan secara terpadu, terutama pada wilayah yang menjadi sasaran pembangunan Listrik Desa (Lisdes).
Pada 2026, pembangunan Lisdes di Sulbar menyasar 84 lokasi. Program tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan BPBL sehingga pembangunan jaringan listrik tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga memastikan rumah tangga masyarakat kurang mampu dapat langsung memperoleh sambungan listrik.
“Pembangunan jaringan listrik melalui Lisdes yang digarap PLN agar sejalan dengan BPBL. Sehingga, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar dapat mengusulkan masyarakat kurang mampu di lokasi pembangunan Lisdes untuk menerima bantuan listrik gratis, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya,” katanya.
BPBL merupakan program Kementerian ESDM yang bersumber dari APBN untuk memberikan instalasi listrik gratis kepada rumah tangga tidak mampu, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir. (*)
