Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar menggelontorkan anggaran hibah untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 2,2 miliar. Dana ini dibagi ke 10 parpol yang saat ini memiliki kursi di DPRD Sulbar.
Dana hibah ini diharapkan mampu memperkuat indeks demokrasi di daerah, sekaligus mendorong parpol lebih aktif dalam melakukan pendidikan politik dan advokasi masyarakat.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Sunusi Usman mengatakan, pemberian anggaran hibah ini adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi parpol dalam memperkuat demokrasi di daerah.
“Parpol sangat berperan dalam menjaga marwah demokrasi,” kata Sunusi, Senin 28 April.
Anggaran hibah tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh parpol saat Pemilu 2024. Nominalnya Rp 3.000 per suara. Dengan torehan itu, Partai Golkar mendapat dana hibah terbanyak sebesar Rp 459 juta, disusul Partai Demokrat sebesar Rp 405 juta.
Ketua Harian Partai Golkar Sulbar yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, menjelaskan, alokasi dana ini jika diakumulasi untuk 10 parpol penerima mencapai Rp 2,2 miliar .
“Hibah pemerintah provinsi ini, kami sudah support. Sekarang dengan angka Rp 3.000 per suara. Jika diakumulasi sebanyak 10 partai, itu per tahunnya di angka Rp 2 miliar lebih. Kalau satu periode itu kita rata-ratakan Rp 10 miliar,” ungkap Irwan.
Ia menekankan, penggunaan anggaran ini harus diarahkan untuk memperkuat fungsi partai politik, khususnya dalam meningkatkan pendidikan politik di masyarakat.
“Dalam rangka mendukung partai politik, tinggal bagaimana parpol mengefektifkan anggaran ini. Anggaran tidak merata karena sesuai jumlah suara. Konteks keadilannya adalah berapa sejumlah suara yang diperoleh untuk melakukan kegiatan partai,” jelasnya.
Lebih jauh, Irwan mengingatkan agar parpol tidak hanya fokus pada agenda elektoral seperti menempatkan kader di legislatif atau eksekutif. Ia mendorong partai untuk mengambil peran lebih besar dalam mengadvokasi kepentingan rakyat.
“Bagaimana parpol mengawal, mendampingi masyarakat melakukan advokasi sehingga peran partai bukan sekadar menempatkan kader masuk ke legislatif atau eksekutif, tapi juga bagian yang mampu mengangkat kepentingan masyarakat secara umum. Dan anggarannya sudah ada, tinggal dimaksimalkan,” tutup Irwan. (*)
