Bontang, Mesakada.com — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memberikan waktu satu bulan kepada jajaran kecamatan, kelurahan, dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperbarui data masyarakat calon penerima bantuan sosial.
Instruksi tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya perbedaan data antara Pemerintah Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS), terutama menyangkut masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 4.
Arahan itu disampaikan Agus Haris saat memimpin rapat pleno calon penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) 2026 di ruang rapat Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar), Senin (28/9/2026) pagi.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Ahmad Yani, perwakilan Inspektorat, camat, lurah, serta petugas PKH.
Agus Haris menilai sinkronisasi data menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Perbedaan data antarlembaga berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh perangkat terkait melakukan verifikasi dan pembaruan berdasarkan kondisi masyarakat.
Pemutakhiran juga diperlukan untuk mengevaluasi penerima bantuan yang kondisi ekonominya telah mengalami perubahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah warga yang masih membutuhkan bantuan terlewat dalam pendataan, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih efektif.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut memaparkan data sebanyak 4.683 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kota Bontang.
Berdasarkan komponen penerima yang disampaikan, kelompok siswa sekolah dasar tercatat sebanyak 1.477 KPM, disusul lanjut usia 1.101 KPM.
Sementara itu, penerima dari kelompok siswa sekolah menengah pertama sebanyak 793 KPM dan siswa sekolah menengah atas 699 KPM.
Kelompok balita tercatat 442 KPM, sedangkan komponen penyandang disabilitas sebanyak 171 KPM.
Data tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan dalam upaya memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kota Bontang.
Selain memperbarui data penerima bantuan pemerintah, Pemkot Bontang berencana memperkuat koordinasi dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga bantuan peralatan dan permodalan usaha.
Dukungan perusahaan akan diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melengkapi program perlindungan sosial pemerintah daerah.
Agus Haris menekankan bahwa pembaruan data membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga petugas pendamping sosial.
Ia pun memberikan batas waktu agar proses pembenahan data tidak berlarut-larut.
“Teman-teman di kelurahan, PKH, camat, dan lini sosial saya beri waktu satu bulan untuk merumuskan dan melakukan pemutakhiran data,” ujar Agus Haris. (ADV)







