Bontang, Mesakada.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang menerapkan Sandi Data untuk memperkuat perlindungan data pribadi dalam layanan pemerintahan. Penerapan teknologi kriptografi sejak 2024 tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan informasi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman siber.
Perlindungan data dilakukan melalui penguatan sistem keamanan informasi, pemantauan kerentanan, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Langkah ini diperlukan agar pengelolaan data pribadi dalam layanan digital pemerintah berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan dan tata kelola informasi.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam respons Pemkot Bontang terhadap peringatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai kerentanan PHP2Shell pada 22 Oktober 2026. Menindaklanjuti peringatan itu, pemerintah kota melakukan inventarisasi dan mitigasi serta menerbitkan surat edaran melalui Sekretaris Daerah kepada seluruh perangkat daerah.
Tindak lanjut tersebut mencakup pemeriksaan versi PHP yang digunakan pada sistem, pembaruan ke versi yang masih didukung, dan penanganan terhadap sistem yang rentan. Layanan yang belum dapat diamankan secara memadai perlu dipertimbangkan untuk dinonaktifkan sementara hingga risiko keamanan dapat ditangani.
Dari sisi evaluasi, Kota Bontang mencatat nilai Indeks Keamanan Siber (IKASANDI) sebesar 2,90 untuk aspek keamanan siber, 3,02 untuk kematangan kriptografi, dan 2,88 untuk kematangan penanganan insiden. Seluruh nilai tersebut berada di atas target yang ditetapkan, yakni 2,51.
Capaian itu menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat keamanan digital secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelola sistem memahami aset digital yang digunakan, rutin memperbarui perangkat lunak, serta memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan insiden keamanan.
Pengakuan BSSN terhadap penerapan Sandi Data di Bontang menjadi dorongan untuk menjaga konsistensi perlindungan informasi dan memperluas penerapannya sesuai kebutuhan setiap layanan. Keamanan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Melalui penerapan kriptografi, pemantauan keamanan, dan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkot Bontang berupaya membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih aman. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan data pribadi di tengah perkembangan layanan berbasis elektronik.
Catatan redaksi: Klaim “satu-satunya daerah di Kalimantan Timur” dan pengakuan BSSN sebaiknya dipastikan kembali melalui sumber resmi sebelum diterbitkan. (*)
