Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menyoroti masih rendahnya kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menilai alokasi terbesar selama ini justru terserap untuk perjalanan dinas, honorarium, dan pengadaan kertas, bukan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Perjalanan dinasnya 30 persen, honornya 30 persen, pengadaan kertasnya 20 persen. Sampai ke masyarakat sisa 10 persen. Pasti berubah, dan kubikinkan RKA yang lebih baik. Begitu pak ya,” tegas Suhardi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, Selasa 29 April 2025.
Gubernur meminta seluruh pimpinan OPD menyusun dokumen perencanaan pembangunan 2026 dengan lebih realistis dan berdampak. Ia menekankan agar RKA dan rencana kerja (Renja) tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas kertas.
“Karena kita tinggalkan alokasi anggaran yang tidak memiliki public value yang tinggi. Tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya di hadapan peserta Musrenbang yang digelar di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar.
Suhardi bahkan dengan gamblang menyatakan siap mengganti RKA yang tidak sesuai arah kebijakan pembangunan yang ia kehendaki.
“Jangan sampai saya buatkan anda RKA. Pada saat saya evaluasi RKA yang anda bikin, ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, saya bikinkan anda RKA. Bisa saya bikin. Jadi jangan,” tegasnya lagi.
Ia berharap, penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 benar-benar dirancang secara matang demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar. (*)
