Mamuju, Mesakada.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, kembali menegaskan bahwa persoalan kedisiplinan ASN di Sulbar sudah memasuki fase serius. Dalam apel pagi gabungan di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (24/11/2025), ia mengungkap tren memprihatinkan, praktik titip absen yang masih sering dilakukan pejabat hingga pegawai yang berbulan-bulan tidak masuk kantor, tetapi tetap tercatat aktif.
Junda menyampaikan apel tersebut merupakan instruksi langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), sekaligus evaluasi kedisiplinan ASN. Ia menyebutkan bahwa beberapa pejabat eselon dan kepala OPD kedapatan tidak hadir di kantor dalam beberapa hari, sementara ada pula ASN yang sama sekali tidak berdinas dalam waktu lama.
“Bapak Gubernur sudah perintahkan, kalau ada yang tidak ikut apel, catat dan potong TPP-nya. Tapi saya masih beri waktu sosialisasi. Titip absen ini bukan hal baru, tapi kebiasaan yang harus dihentikan,” tegas Junda.
Ia menambahkan bahwa keteladanan tidak boleh muncul dari bawahan, tetapi dari pejabat yang memimpin.
“Yang sering titip absen itu justru pejabatnya. Keteladanan itu dari atas, bukan dari bawah,” ujarnya.
Selain persoalan absensi, Junda mengingatkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak bisa lepas dari pemahaman ASN terhadap visi–misi pembangunan. “Kalau saya sampling sepuluh orang, saya yakin banyak yang tidak hafal visi–misi. Bagaimana mau menghayati kalau menghafal saja tidak?” katanya.
Ia juga memaparkan tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan Sulbar yang masih berada di 10,41 persen. Dengan target penurunan 1 persen hingga akhir tahun, kerja kolaboratif dinilai menjadi kunci. “Yang kita bangun bukan superman, tapi super team. Kolaborasi itu wajib,” ucapnya.
Terkait akuntabilitas, mulai 2026 seluruh penugasan ASN akan menggunakan nota dinas agar setiap pekerjaan tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masalah lain yang ikut disorot adalah kondisi Satpol PP. Junda menegaskan masih menemukan petugas yang tidak berdinas pada malam hari, termasuk anggota yang berjaga dengan pakaian tak sesuai aturan. “Saya sering cek malam, dan penjaganya tidak ada. Ada yang pakai kaos sambil merokok. Tidak boleh begitu,” katanya.
Tak hanya disiplin personel, kebersihan kantor gubernur juga menjadi perhatian. Ia menilai area luar kantor kurang terawat, dengan rumput liar yang dibiarkan tumbuh.
“Jangan hanya bersih di dalam ruangan. Luarannya juga harus dijaga. Kantor yang kotor mencerminkan penghuninya,” tegasnya.
Junda menutup arahannya dengan menegaskan bahwa penertiban bukan untuk membebani ASN, melainkan untuk memastikan target pembangunan daerah bisa dicapai. “Kalau kita tidak bergerak bersama, tidak mungkin kita capai target RPJMD,” tutupnya. (*)
