Mamuju, Mesakada.com — Warga Kalukku Barat dan Karossa, yang ikut dalam aksi tolak tambang pasir di Kantor Gubernur Sulbar, merasa dipermainkan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar.
Mereka marah karena saat negosiasi dengan warga, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi Usman menyebutkan jika Gubernur SDK akan keluar menemui warga dan berdialog.
Mendengar pernyataan itu, warga pun menaati dan menuruti permintaan Sunusi, yang meminta ketika gubernur keluar dan menyampaikan sejumlah hal, warga harus tertib dan tidak memotong pembicaraan.
Nyatanya, tidak ada proses dialog ataupun audiensi. Gubernur hanya menyampaikan pandangannya terkait situasi saat ini. Tak ada pembicaraan dua arah antara gubernur dengan warga soal kehadiran tambang pasir di wilayah tersebut.
“Kita diundang untuk audiens. Bukan mendengar ceramah. Kenapa sampai begini? Kesbangpol harus bertanggung jawab. Apa-apaan ini. Kenapa kita dipanggil audiens, sampai di sini mendengar saja baru ditinggalkan,” kata Aktivis Tolak Tambang, Irfan, Jumat 9 Mei.
Plt Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi mengaku, gubernur akan menemui massa dengan catatan tetap dalam ketertiban. “Korlap berada di depan, warga di belakang dan silakan audiens,” ujarnya.
Gubernur Sulbar, SDK terpaksa keluar menemui massa, karena tak satupun massa mau menerima permintaan gubernur, soal hanya 10 orang perwakilan pengunjuk rasa yang bisa masuk ke ruangan Gubernur Sulbar, untuk beraudiensi.
“Saya ajak dialog sepuluh orang, tapi tidak ada yang mau. Karena itu saya sendiri yang datang. Saya ingin sampaikan bahwa semua tambang yang ada di Sulbar akan kami evaluasi,” bebernya.
Dalam pernyataannya, SDK menyampaikan sepekan kedepan akan melakukan evaluasi terhadap semua izin tambang yang ada di Sulbar.
“Pekan depan saya akan mengundang semua stakeholder terkait, dan pengusaha tambang, baik yang berizin ataupun yang tidak berizin. Saya tegaskan akan mencabut semua izin melanggar,” tegas SDK. (*)
